Suara.com - Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak tahu terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan saat melakukan kampanye di Monas dalam kegiatan Gerak Jalan Revolusi Mental, Minggu (22/6/2014), dua hari lalu.
Jokowi, yang juga menjabat sebagai Gubernur Jakarta non aktif itu mengaku dirinya hanya diundang oleh relawan yang menggelar kegiatan tersebut dan tidak tahu terkait perizinannya.
"Nggak tahu itu, saya diundang, saya nggak ngerti. Yang adakan kan relawan Merah Putih," katanya dalam perjalanan kampanye dari Jambi ke Palembang, Selasa (24/6/2014).
Jokowi bahkan juga mengaku tidak mengetahui jika aturan larangan menggelar kegiatan kampanye di kawasan Monas mengacu pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 1389/07.17 tanggal 18 Juli 2008 tentang Lokasi-lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Keputusan KPU DKI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di DKI Jakarta pada Pemilu 2014.
Menurut SK tersebut, selain kawasan Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan dan kawasan protokol juga dilarang digunakan sebagai area kampanye.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menilai Jokowi melanggar aturan kampanye. Capres nomor urut 2 itu diindikasikan melakukan kampanye di Monas padahal, Monas adalah salah satu kawasan yang dilarang untuk kegiatan kampanye.
Bahkan KPU DKI mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberi sanksi kepada Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan