Suara.com - Calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo, menjalani verifikasi laporan harta kekayaan di Komisi Pemberantasan Korupsi selama sekitar tiga jam, Kamis (26/6/2014).
Usai menjalani verifikasi, kepada wartawan Jokowi mengatakan bahwa pemeriksaannya sangat rinci.
"Tadi klarifikasinya, pertanyaan sangat detail sekali dari aset yang bergerak dan tidak bergerak, meskipun sebetulnya bukan sekali harta kami di cek KPK, 2005, 2010 dan 2012, dari harta yang kecil-kecil juga," kata Jokowi di kantor KPK.
Kendati demikian, Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) tersebut mengapresiasi kinerja KPK.
"Jadi tadi sudah hadir di KPK sudah klarifikasi seluruh proses berjalan dengan baik, kami Jokowi - JK sangat menghargai dan mengapresiasi KPK," kata Jokowi.
Setelah Jokowi, giliran Jusuf Kalla akan menjalani verifikasi laporan harta kekayaan. Rencananya, JK akan datang ke KPK sekitar jam 14.00 WIB.
Pasangan Prabowo dan Hatta telah menjalani verifikasi sehari sebelumnya.
Hasil verifikasi laporan ini nanti akan diserahkan KPK ke KPU dan kemudian diumumkan kepada publik.
Seperti diketahui laporan tersebut sesuai dengan Pasal 5 huruf f dan pasal 14 ayat 1 huruf d, UU nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'