Suara.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan dalam masa tenang menjelang Pemilu Presiden pada 6-8 Juli 2014, kampanye tetap bisa dilakukan, tapi tidak lewat kampanye terbuka. Namanya silent campaign atau quiet campaign.
"Memang atribut diturunkan. Tapi silent campaign akan tetap dan berisi mengonfirmasi kampanye terbuka yang kemarin sudah berlangsung, dimatangkan selama masa tenang," kata Siti usai diskusi di Posko Pemenangan JKW4P, Menteng, Jakarta, Rabu (2/7/2014).
Kampanye model tersebut dilakukan lewat jejaring sosial, seperti BBM, SMS, dan Twitter.
"Kan di medsos nggak ada masa tenang, nggak ada masalah buat mereka. Yang penting turun ke lapangan. Menurut saya, medsos akan tetap jalan. Mungkin nanti televisi dan radio yang tidak boleh lagi kampanye," tuturnya.
Menurut Siti, kubu Prabowo dan kubu Jokowi akan memaksimalkan kekuatan media sosial pada masa tenang nanti.
"Jadi akan saling menimpali. Yang ini publik yang harus melerai ini, karena nanti yang kita akan dapat hanya info yang negatif, tidak positif. Itu yang sebetulnya menyesatkan. Ini tidak bisa dielakkan, antar mereka melakukan itu," katanya.
Dosen di Universitas Indonesia itu berharap penyelenggara pemilu bisa bekerja sebaik-baiknya.
"Tidak boleh lambat, Bawaslu harus menggandeng penegak hukum. Memang personilnya sedikit, tapi itu harusnya penegak hukum. Hal-hal yang temasuk pidana harus diselesaikan penegak hukum," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting
-
Lindungi Ojol, Youtuber hingga Freelancer, Legislator PKB Ini Usul Pembentukan RUU Pekerja GIG
-
Eks Danjen Kopassus Soenarko Santai Hadapi Wacana Abolisi: Kasus Makar Saya Cuma Rekayasa dan Fitnah
-
Pemerintah Bakal Kirim 500 Ribu TKI ke Luar Negeri Tahun Depan, Ini Syarat dan Sumber Rekrutmennya
-
5 Fakta Panas Kasus Ijazah Palsu Wagub Babel: Kampus Ditutup, Diperiksa 5 Jam Penuh