Suara.com - Komisi Pemilihan Umum menolak tudingan tidak mau mengakomodir warga Indonesia di Hongkong yang belum bisa memberikan hak suaranya di pilpres 2014. Hal ini merupakan buntut kericuhan yang terjadi pada Minggu (6/7/2014) di tempat pemungutan suara Victoria Park.
Menurut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, insiden itu terjadi lantaran adanya aksi solidaritas dari warga yang sudah mencoblos untuk menunggu teman-teman mereka yang belum mencoblos.
Saat ditanyakan jumlah WNI yang tidak bisa mencoblos lantaran waktu sudah habis, Ferry belum bisa menyebutkannya. Ferry beralasan, Badan Pengawas Pemilu belum bisa mengidentifikasi jumlah warga yang ada saat itu.
"Kemarin informasinya dari Ketua Bawaslu (Muhammad), tidak teridentifikasi jumlahnya, karena yang datang itu adalah yang sudah mencoblos, jadi membaur antara yang sudah dan belum mencoblos. Jadi tidak bisa diidentifikasi datanya," kata Ferry di kantor KPU, Jakarta, Selasa (8/7/2014).
Ferry menjelaskan jam pemungutan suara di Hongkong mulai pukul 09.00 dan ditutup pukul 17.00 waktu setempat. Di luar jam itu, KPU tidak bisa mengakomodir calon pemilih.
Terkait tuntutan untuk pemungutan suara ulang atau lanjutan, KPU memastikan tidak bisa merealisasikannya.
"Enggak (perlu pemilu ulang)," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG