Suara.com - Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengakui ada lonjakan pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Hal itu, nampak kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Hongkong.
Namun, Ferry menegaskan, KPU bukan tidak mau mengakomodir hak konstitusi WNI untuk memilih, tapi sudah ada aturan tentang waktu pemungutan suara.
"Yang penting kita harus paham, waktu pencoblosan itu pukul 07.00 hingga 13.00, kalau di luar negeri pukul 9.00 hingga 17.00, kita harus pahami itu," kata Ferry d Kantor KPU, Jakarta, Selasa (8/7/2014).
Dia menerangkan, waktu yang ditetapkan ini adalah waktu pendaftaran pencoblosan. Sementara setelah memasuki pukul 13.00, antrian tetap dilanjutkan untuk yang sudah mendaftar.
Atas dasar aturan itu, dia menolak disebut KPU melanggar hak konstitusi WNI untuk memilih.
"Bukan kita tidak mengakomodasi hak konstitusional warga. Kita mengakomodir, dan harus dipahami waktu pemilihan itu sudah ditentukan. Nah ini supaya proses pemilu berjalan dengan lancar, damai, tdk ada problem apapun. Ini yang harus dipahami harus secara utuh," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah