Suara.com - Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengakui ada lonjakan pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Hal itu, nampak kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Hongkong.
Namun, Ferry menegaskan, KPU bukan tidak mau mengakomodir hak konstitusi WNI untuk memilih, tapi sudah ada aturan tentang waktu pemungutan suara.
"Yang penting kita harus paham, waktu pencoblosan itu pukul 07.00 hingga 13.00, kalau di luar negeri pukul 9.00 hingga 17.00, kita harus pahami itu," kata Ferry d Kantor KPU, Jakarta, Selasa (8/7/2014).
Dia menerangkan, waktu yang ditetapkan ini adalah waktu pendaftaran pencoblosan. Sementara setelah memasuki pukul 13.00, antrian tetap dilanjutkan untuk yang sudah mendaftar.
Atas dasar aturan itu, dia menolak disebut KPU melanggar hak konstitusi WNI untuk memilih.
"Bukan kita tidak mengakomodasi hak konstitusional warga. Kita mengakomodir, dan harus dipahami waktu pemilihan itu sudah ditentukan. Nah ini supaya proses pemilu berjalan dengan lancar, damai, tdk ada problem apapun. Ini yang harus dipahami harus secara utuh," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi