Suara.com - Mantan Deputi Bidang Moneter dan Devisa Budi Mulya divonis penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan.
Ketika wartawan meminta Budi Mulya menanggapi vonis tersebut, Budi Mulya langsung emosi.
"No. Jangan bicara dari 17 ke 10, saya sangat emosi dan sedih, jangan tanya itu. Mereka sungguh keras kepala karena tidak memahami apa yang kami lakukan," kata Budi Mulya dengan nada keras di Pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/7/2014).
Menurutnya, jaksa dan hakim tidak mau mengerti tentang apa yang dilakukannya di Bank Indonesia. Padahal, katanya, bank akan berdampak sistemik kalau tidak diberi fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).
Dia juga mengaku kecewa dengan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan pekerjaannya yang sangat membutuhkan kompetensi khusus jika dibandingkan dengan institusi-institusi lain.
"Jaksa dan hakim menilai apa yang dilakukan BI salah dan juga tidak pernah mempertimbangkan profesi saya yang bekerja dengan membutuhkan kompetensi khusus," katanya.
Sedangkan menurut pengacara Budi Mulya, Luhut Pangaribuan vonis hakim seakan-akan dipaksakan.
"Ini seperti sesuatu yang dipaksakan," kata Luhut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara