Suara.com - Kader Partai Golkar tidak mesti jadi oposisi dan juga tidak harus ada dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019. Tugas utama kader Golkar adalah mengontrol pemerintahan Jokowi supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan rakyat.
Demikian dinyatakan Ketua Koordinator Pusat Eksponen Ormas Tri Karya Golkar Zainal Bintang kepada suara.com, Jumat (1/8/2014).
"Mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi wajib hukumnya. Rakyat memberikan mandat karena mau pemerintah itu bersih, jujur dan amanah dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat," kata Bintang.
Bintang merasa risih melihat munculnya tekanan atau desakan kader parpol pendukung koalisi Jokowi-JK yang mulai memaksakan ketua umum-nya harus menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK.
"Mereka itu (parpol yang minta kursi di kabinet)masih menganut paradigma lama. Syahwat kekuasaan masih menguasai pikiran mereka. Itu namanya pragmatisme. Sejenis money politic dalam bentuk lain," ujar Bintang.
Bintang menambahkan pemerintahan Jokowi adalah momentum membangun semangat perubahan. Perubahan dari mentalitas gila kuasa yang berbasis pragmatisme, beralih menjadi sikap negarawan yang berbasis pengabdian yang tulus dan profesional.
Bintang yang juga Wakil Ketua Wantim Ormas MKGR -- salah satu dari Ormas Tri Karya, pendiri Golkar -- mengatakan inilah momentum yang tepat untuk bersih-bersih dalam tubuh elite negara.
"Mari kita tumpas sosok elite yang kompeten, titipan parpol tapi bermental korup," katanya.
Alasannya, kata Bintang, mereka itu "rayap" negara. "Saatnya rakyat bersatu menjadi Baygon untuk membasmi mereka," kata dia.
Bintang mengatakan bersama teman-temannya dari Eksponen Tri Karya akan terus memantau kinerja pemerintahan Jokowi-JK dan tidak segan-segan melakukan teguran manakala ada sinyal Jokowi tidak taat pada janji yang berkomitmen memerintah untuk kepentingan rakyat banyak.
"Saya bersama rakyat pemberi mandat, akan menegur Jokowi, kalau tiba-tiba jadi pragmatis dan kompromistis karena tekanan kekuatan politik kelompok tertentu," tandas Bintang sambil menegaskan Golkar harus menjadi pelopor pemerintahan yang bersih dari oligarki, korupsi, dan kolusi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh