Suara.com - Kader Partai Golkar tidak mesti jadi oposisi dan juga tidak harus ada dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019. Tugas utama kader Golkar adalah mengontrol pemerintahan Jokowi supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan rakyat.
Demikian dinyatakan Ketua Koordinator Pusat Eksponen Ormas Tri Karya Golkar Zainal Bintang kepada suara.com, Jumat (1/8/2014).
"Mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi wajib hukumnya. Rakyat memberikan mandat karena mau pemerintah itu bersih, jujur dan amanah dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat," kata Bintang.
Bintang merasa risih melihat munculnya tekanan atau desakan kader parpol pendukung koalisi Jokowi-JK yang mulai memaksakan ketua umum-nya harus menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK.
"Mereka itu (parpol yang minta kursi di kabinet)masih menganut paradigma lama. Syahwat kekuasaan masih menguasai pikiran mereka. Itu namanya pragmatisme. Sejenis money politic dalam bentuk lain," ujar Bintang.
Bintang menambahkan pemerintahan Jokowi adalah momentum membangun semangat perubahan. Perubahan dari mentalitas gila kuasa yang berbasis pragmatisme, beralih menjadi sikap negarawan yang berbasis pengabdian yang tulus dan profesional.
Bintang yang juga Wakil Ketua Wantim Ormas MKGR -- salah satu dari Ormas Tri Karya, pendiri Golkar -- mengatakan inilah momentum yang tepat untuk bersih-bersih dalam tubuh elite negara.
"Mari kita tumpas sosok elite yang kompeten, titipan parpol tapi bermental korup," katanya.
Alasannya, kata Bintang, mereka itu "rayap" negara. "Saatnya rakyat bersatu menjadi Baygon untuk membasmi mereka," kata dia.
Bintang mengatakan bersama teman-temannya dari Eksponen Tri Karya akan terus memantau kinerja pemerintahan Jokowi-JK dan tidak segan-segan melakukan teguran manakala ada sinyal Jokowi tidak taat pada janji yang berkomitmen memerintah untuk kepentingan rakyat banyak.
"Saya bersama rakyat pemberi mandat, akan menegur Jokowi, kalau tiba-tiba jadi pragmatis dan kompromistis karena tekanan kekuatan politik kelompok tertentu," tandas Bintang sambil menegaskan Golkar harus menjadi pelopor pemerintahan yang bersih dari oligarki, korupsi, dan kolusi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- 7 Fakta Pembunuhan Sadis Dina Oktaviani: Pelaku Rekan Kerja, Terancam Hukuman Mati
Pilihan
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
Terkini
-
Analisis Mantan BIN: Jokowi Minta Pertahankan Kapolri Sebagai Upaya Mengamankan Pintu Terakhir
-
Bantah Eksekusi Silfester Kedaluwarsa, Kejagung Minta Kuasa Hukum Bantu Hadirkan Kliennya: Tolonglah
-
Kasus Korupsi Kredit Sritex, Kejagung Kembali Sita Aset Eks Dirut Iwan Lukminto
-
Berkas Perkara Delpedro Cs Dilimpahkan ke Kejaksaan, Pengacara Lawan Balik Lewat Praperadilan
-
Menteri PPPA: Di Kampus Perlu Dibangun Budaya Saling Menghormati dan Ruang Aman
-
Geger Anak Eks Walkot Cirebon Maling Sepatu di Masjid, Kasusnya Disetop Polisi, Ini Alasannya!
-
Minta MK Hapus Uang Pensiun DPR, Lita Gading Dibalas Hakim: Mereka kan Kerja
-
DPR Soroti Kasus Narkoba Ammar Zoni di Rutan: Indikasi Peredaran Gelap Narkoba Masih Marak
-
Suka Metal dan 'Kerja Kerja Kerja', 4 Kemiripan Calon PM Jepang Sanae Takaichi dengan Jokowi
-
KPK Dalami Peran Eks Dirut Perhutani soal Izin dan Pengawasan di Kasus Korupsi Inhutani V