Suara.com - Kader Partai Golkar tidak mesti jadi oposisi dan juga tidak harus ada dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019. Tugas utama kader Golkar adalah mengontrol pemerintahan Jokowi supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan rakyat.
Demikian dinyatakan Ketua Koordinator Pusat Eksponen Ormas Tri Karya Golkar Zainal Bintang kepada suara.com, Jumat (1/8/2014).
"Mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi wajib hukumnya. Rakyat memberikan mandat karena mau pemerintah itu bersih, jujur dan amanah dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat," kata Bintang.
Bintang merasa risih melihat munculnya tekanan atau desakan kader parpol pendukung koalisi Jokowi-JK yang mulai memaksakan ketua umum-nya harus menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK.
"Mereka itu (parpol yang minta kursi di kabinet)masih menganut paradigma lama. Syahwat kekuasaan masih menguasai pikiran mereka. Itu namanya pragmatisme. Sejenis money politic dalam bentuk lain," ujar Bintang.
Bintang menambahkan pemerintahan Jokowi adalah momentum membangun semangat perubahan. Perubahan dari mentalitas gila kuasa yang berbasis pragmatisme, beralih menjadi sikap negarawan yang berbasis pengabdian yang tulus dan profesional.
Bintang yang juga Wakil Ketua Wantim Ormas MKGR -- salah satu dari Ormas Tri Karya, pendiri Golkar -- mengatakan inilah momentum yang tepat untuk bersih-bersih dalam tubuh elite negara.
"Mari kita tumpas sosok elite yang kompeten, titipan parpol tapi bermental korup," katanya.
Alasannya, kata Bintang, mereka itu "rayap" negara. "Saatnya rakyat bersatu menjadi Baygon untuk membasmi mereka," kata dia.
Bintang mengatakan bersama teman-temannya dari Eksponen Tri Karya akan terus memantau kinerja pemerintahan Jokowi-JK dan tidak segan-segan melakukan teguran manakala ada sinyal Jokowi tidak taat pada janji yang berkomitmen memerintah untuk kepentingan rakyat banyak.
"Saya bersama rakyat pemberi mandat, akan menegur Jokowi, kalau tiba-tiba jadi pragmatis dan kompromistis karena tekanan kekuatan politik kelompok tertentu," tandas Bintang sambil menegaskan Golkar harus menjadi pelopor pemerintahan yang bersih dari oligarki, korupsi, dan kolusi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Penumpang Ungkap Momen Mencekam Tabrakan Pesawat Air Canada, Pilot Selamatkan Banyak Nyawa
-
Kim Jong Un Terpilih Lagi Jadi Presiden Korut, Sang Adik Hilang Misterius
-
Momen Idulfitri, Prabowo Hubungi Presiden Palestina Mahmoud Abbas Bahas Solidaritas Bangsa
-
Menlu Israel Klaim 40 Negara Labeli Garda Revolusi Iran sebagai Teroris, Ada Indonesia?
-
Kabar Duka, Legislator 3 Periode NasDem Tamanuri Meninggal Dunia
-
Arus Balik Lebaran: Contraflow Tol Japek KM 70 Sampai KM 36 Arah Jakarta Berlaku Malam Ini
-
Antisipasi Dinamika Global, Kemhan-TNI Siapkan Langkah Efisiensi BBM dan Skema 4 Hari Kerja
-
Waspada, BMKG Sebut Jabodetabek Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang Malam Ini
-
Ikuti Jejak Yaqut, Noel Mau Ajukan Tahanan Rumah ke KPK
-
Bikin Iri Donald Trump, Iran Izinkan Kapal Tanker Jepang Lewat Selat Hormuz