Suara.com - Kader Partai Golkar tidak mesti jadi oposisi dan juga tidak harus ada dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019. Tugas utama kader Golkar adalah mengontrol pemerintahan Jokowi supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan rakyat.
Demikian dinyatakan Ketua Koordinator Pusat Eksponen Ormas Tri Karya Golkar Zainal Bintang kepada suara.com, Jumat (1/8/2014).
"Mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi wajib hukumnya. Rakyat memberikan mandat karena mau pemerintah itu bersih, jujur dan amanah dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat," kata Bintang.
Bintang merasa risih melihat munculnya tekanan atau desakan kader parpol pendukung koalisi Jokowi-JK yang mulai memaksakan ketua umum-nya harus menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK.
"Mereka itu (parpol yang minta kursi di kabinet)masih menganut paradigma lama. Syahwat kekuasaan masih menguasai pikiran mereka. Itu namanya pragmatisme. Sejenis money politic dalam bentuk lain," ujar Bintang.
Bintang menambahkan pemerintahan Jokowi adalah momentum membangun semangat perubahan. Perubahan dari mentalitas gila kuasa yang berbasis pragmatisme, beralih menjadi sikap negarawan yang berbasis pengabdian yang tulus dan profesional.
Bintang yang juga Wakil Ketua Wantim Ormas MKGR -- salah satu dari Ormas Tri Karya, pendiri Golkar -- mengatakan inilah momentum yang tepat untuk bersih-bersih dalam tubuh elite negara.
"Mari kita tumpas sosok elite yang kompeten, titipan parpol tapi bermental korup," katanya.
Alasannya, kata Bintang, mereka itu "rayap" negara. "Saatnya rakyat bersatu menjadi Baygon untuk membasmi mereka," kata dia.
Bintang mengatakan bersama teman-temannya dari Eksponen Tri Karya akan terus memantau kinerja pemerintahan Jokowi-JK dan tidak segan-segan melakukan teguran manakala ada sinyal Jokowi tidak taat pada janji yang berkomitmen memerintah untuk kepentingan rakyat banyak.
"Saya bersama rakyat pemberi mandat, akan menegur Jokowi, kalau tiba-tiba jadi pragmatis dan kompromistis karena tekanan kekuatan politik kelompok tertentu," tandas Bintang sambil menegaskan Golkar harus menjadi pelopor pemerintahan yang bersih dari oligarki, korupsi, dan kolusi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI