Suara.com - Setelah tim advokasi Prabowo Hatta mengajukan berkas gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK), juru bicara tim Prabowo-Hatta Andre Rosiade meminta seluruh hakim dapat bekerja berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Koalisi Merah Putih.
"Dengan bukti-bukti yang kami miliki, yang telah kita serahkan ke Mahkamah Konsitusi, kita berharap hakim-hakim bekerja berdasarkan bukti-bukti yang ada, bukan berdasarkan tenggang waktu," kata Andre dalam konferensi pers di Jalan Sisingamangaraja no 21, Jakarta, Jumat (1/8/2014).
Dia meminta agar MK meneliti lagi permasalahan yang disebutkan oleh kubu Prabowo-Hatta terjadi di 210 ribu TPS dengan DPT sebanyak 50 juta pemilih.
"Jadi yang bermasalah di 210 ribu TPS dengan jumlah DPT 50 juta, dan ini signifikan dan akan memperngaruhi hasil pilpres," ujarnya.
Andre juga menerangkan, tim advokasi akan memperbaiki kekurangan dan keganjilan yang ada pada berkas-berkas yang telah di ajukan ke MK. Ia menargetkan, perbaikan akan sudah selesai pada 6 Agustus 2014, ketika sidang perdana di mulai.
"Yang jelas segala kekurangan yang ada akan di perbaiki oleh tim advokasi. Insya Allah tanggal 6 segera kekurangan kekeliruan akan segera di perbaiki, yang jelas ini buktinya cukup, dan di Papua itu nggak pernah dilaksanakan pencoblosan (namun pasangan Jokowi mendapatkan suara yang signifikan disana)," imbuhnya.
Menurut Andre, jika permohonan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dikabulkan MK. Maka hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) ulang akan berbeda.
"Jika PSU berhasil di laksanakan dengan bukti-bukti (yang diterima MK), dengan ini pemenang pilpres akan berubah," tandas Andre.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi