Suara.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan Muslim Indonesia tidak boleh terprovokasi oleh isu "Iraq Syria of Islamic State" (ISIS), apalagi ikut-ikutan menjadi pendukungnya.
"Sebagai sesama Muslim saya mengimbau agar kaum Muslimin Indonesia tidak termakan dan terprovokasi terhadap isu ISIS yang belakangan ini masuk di Indonesia," katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan umat Islam di Indonesia, khususnya warga NU, sebaiknya tidak ikut-ikutan mendukung ISIS dan sekaligus tidak membuat perpecahan di kalangan kaum Muslimin.
"ISIS adalah fenomena Islam di Timur Tengah yang sama sekali tidak sama dengan kondisi Indonesia," katanya.
Di samping itu, tambah Hasyim, kehati-hatian ini perlu karena selama musim reformasi telah terbentuk embrio-embrio kekuatan garis keras (radikal), baik yang bergerak melalui gerakan massa, gerakan yang masuk ke dalam sistem keindonesiaan, maupun yang menggunakan cara teror.
"Menurut saya, apabila embrio radikalitas ini diolah dengan bumbu isu ISIS atau perpecahan pascapilpres pasti akan meningkatkan kadar radikalitas dalam gerakan transnasional yang membahayakan keselamatan kaum Muslimin Indonesia dan sekaligus membahayakan keutuhan NKRI," kata Hasyim.
Menurut Hasyim, lebih baik kaum Muslimin berbuat dan melakukan strategi yang islami dan "indonesiawi" daripada mengaku sebagai kelompok yang paling Islam, namun menghalalkan segala cara karena merasa untuk kepentingan kelompoknya yang paling Islam itu.
"Padahal yang sedemikian itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Menghalalkan segala cara bukanlah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pernah terjadi dalam sejarah Islam adalah kelompok Khawarij, yang berprinsip boleh merusak apa saja yang bertentangan dengan kemauannya," kata Hasyim.
Sekarang ini, lanjut dia, ajaran tersebut menjelma dalam berbagai bentuk gerakan pengrusakan dengan segala manifestasinya.
"Dan apabila terjadi bentrok antarkelompok kaum Muslimin, itulah saatnya kekuatan asing akan masuk dan merusak Islam dan Indonesia. Waspadalah," kata Hasyim. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Empat Pendukung ISIS di Sumatera Diciduk Densus 88! Gunakan Media Sosial untuk Provokasi Teror
-
Turki Gempur ISIS Online: 26 Orang Ditangkap Terkait Propaganda Teror di Medsos
-
Serangan Udara AS di Somalia Tewaskan Tokoh Kunci ISIS, Siapa?
-
Gempur Persembunyian ISIS di Pegunungan Somalia, AS Klaim Sukses Besar
-
Turki Desak Prancis Pulangkan Warganya yang Terlibat ISIS di Suriah
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial