Tim Hukum Prabowo Siap Buktikan Kecurangan Pilpres

Suara.com - Sidang perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 akan dimulai sekitar jam 09.00 WIB, Jumat (8/8/2014).

Langkah hukum ke mahkamah diajukan oleh tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang tidak puas dengan hasil pilpres karena mereka menemukan berbagai kecurangan selama prosesnya sehingga merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut satu.

Agenda sidang kali ini adalah untuk mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu serta pembuktian. Komisi Pemilihan Umum merupakan pihak termohon, sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pihak terkait.

Menjelang sidang, tim hukum Prabowo-Hatta menyatakan siap untuk mengikuti persidangan.

"Kami siap mendengar jawaban termohon dan pihak terkait," kata anggota tim hukum, Maqdir Ismail, kepada suara.com melalui pesan singkat.

Maqdir menambahkan tim hukum juga sudah siap untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa Prabowo-Hatta mengalami banyak kehilangan suara di pilpres.

"Kami sudah siap untuk membuktikan permohonan dengan membawa bukti dan saksi," kata Maqdir.

Pada 22 Juli 2014, KPU telah menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2014. Menurut hasil rekapitulasi suara dari 33 provinsi, pasangan nomor urut dua ini meraih 70.633.576 suara (53,15 persen), mengungguli pasangan Prabowo-Hatta yang hanya memperoleh 62.262.844 suara (46,85 persen). Selisihnya mencapai 8.370.732 suara.

Namun, pasangan Prabowo dan Hatta tidak mengakui kemenangan itu dan menggugat KPU atas penetapan tersebut. Hasil penghitungan KPU dan tim Prabowo-Hatta beda. Menurut mereka hasilnya 67.139.153 suara untuk Prabowo-Hatta dan 66.435.124 suara untuk Jokowi-JK.

Seperti diketahui, dalam gugatan, tim hukum Prabowo-Hatta mengajukan tiga permohonan ke MK. Pertama, membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 355 dan Nomor 356/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil suara nasional dan penetapan pasangan calon terpilih, kedua meminta mahkamah menetapkan perolehan suara baru sesuai dengan hasil penghitungan mereka.

Dan ketiga, bilamana MK tidak setuju dengan dua hal tersebut, tim Prabowo minta mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di semua tempat pemungutan suara di Indonesia. Kalau mahkamah tetap menolak, mereka meminta MK memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah tempat di 10 provinsi.

Namun sayangnya, setelah membaca permohonan perkara tersebut, hakim konstitusi mencatat banyak sekali masalah di sana, bukan hanya teknis, bahkan sampai substansinya. Hakim kemudian meminta tim hukum Prabowo merivisi kembali. Revisi diajukan lagi pada Kamis (7/8/2014).