Suara.com - Saksi pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dari Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, Vinsen Dogomo yang menjabat koordinator saksi, mengaku diancam jika mengadukan keberatan kepada KPU terkait hasil Pilpres 2014.
Ketua Hakim MK, Hamdan Zoelva, di dalam ruang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014, Selasa (12/8/2014), menanyakan alasan kenapa dia tidak mengajukan keberatan. Saksi hanya menjawab bahwa itu karena faktor keselamatan dirinya.
"Tidak ada (keberatan), karena keselamatan diri saya yang mulia. Tidak mengajukan keberatan kepada KPU, namun pada Panwas iya, secara tertulis," kata Vinsen, dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Menanggapi pernyataan saksi itu, Hamdan lantas menanyakan lagi siapa yang mengancam dirinya. Namun saksi pasangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu tidak mau memberikan penjelasan, dengan alasan keselamatan.
"Kalau saudara tidak menerangkan, bagaimana (kita tahu)," tanya Hamdan.
Lebih jauh, saksi itu juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Dogiyai, pasangan nomor urut 1 tidak mendapatkan suara sama sekali. Padahal menurutnya, saksi mereka dari tingkat TPS, KPPS, ada semua.
"Ada tingkatan TPS, ada KPPS, (saksi) ada semua. Ada (yang) merintahkan masing-masing Ketua KPPS (agar) nomor urut satu kosong (suara), dikasih nomor urut dua semua," cerita Vinsen.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan