Suara.com - Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengamankan jalannya sidang perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Polisi akan menindak siapa pun yang mencoba membikin suasana tidak kondusif.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Dwi Priyatno mengatakan sewaktu-waktu akan mengubah formasi pengamanan sekitar gedung MK, tergantung situasi yang berkembang di lapangan.
"Tentunya kita lihat perkembangan situasi, bisa ditingkatkan menjelang pengumuman dari MK, kita bisa buat pengamanan hingga ring satu, dua, tiga, sampai empat sehingga bisa disterilkan lagi di wilayah MK," kata Dwi di Polda Metro Jaya, Senin (11/8/2014) malam.
Dwi berjanji akan langsung menindak anggota masyarakat yang coba-coba bertindak anarkis di sekitar MK.
"Akan kita lumpuhkan, anggota sudah disiapkan," kata dia.
Namun, ia berharap orang-orang yang memimpin demonstrasi di MK agar mengajak peserta demo tidak berbuat anarkis.
"Yang jelas kita akan optimalkan dengan strategi preventif. Kehadiran polisi dengan peralatannya untuk mencegah tindakan anarkis dari massa yang berencana merusak," katanya.
Dwi mengatakan pengamanan di sekitar MK akan diperketat sampai sidang putusan hasil perselisihan pemilu tanggal 21 Agustus 2014.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu