Suara.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mendorong Presiden terpilih untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.
Siaran pers bersama LSM tersebut sebagaimana diterima di Jakarta, Sabtu (16/8/2014), menyebutkan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu.
Apalagi, LSM mengingatkan bahwa salah satu visi-misi yang dimiliki Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu yang disebutkan tersebut antara lain Kerusuhan Mei 1998, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok dan Tragedi 1965.
Tim transisi yang dibentuk sepatutnya merumuskan program kerja nyata, untuk merampungkan masalah pelanggaran HAM di atas dengan skala prioritas.
LSM mengusulkan tim transisi untuk merumuskan pembentukan Komite Kepresidenan Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat.
Komite itu diimbau diisi oleh figur-figur yang mulia, berpihak pada keadilan dan memiliki rekam jejak yang kredibel pada isu kemanusiaan di Indonesia.
Selain itu, Komite sepatutnya bekerja pada empat hal utama, antara lain merumuskan upaya proses keadilan secara bermartabat, mengungkapkan fakta seperti menemukan mereka yang masih hilang, serta merumuskan kebijakan dan program pemulihan untuk korban dan masyarakat luas.
Terakhir adalah membuat pernyataan resmi permohonan maaf dan penyesalan atas praktek negara pada masa lampau yang melakukan pelanggaran HAM, Korupsi dan perusakan lingkungan.
LSM percaya bahwa kemajuan sebuah bangsa adalah dengan upaya belajar dari kesalahannya pada masa lalu. Proses hukum, tindakan yang resmi dan penyesalan adalah wujud sikap yang demokratis. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama