Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya belum membicarakan masalah mentri.
Ketika disinggung apakah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menduduki kursi terbanyak dalam kementrian, dirinya membantah hal itu.
"Belum bicara masalah menteri, nanti ketemu ketua partai dulu, baru bicara," kata Jokowi saat menghadiri halal bihalal dan jalin hati bersama sahabat dan relawan Bravo 5 di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, (23/8/2014).
Jokowi menambahkan, apabila sudah ada komunikasi dengan ketua partai, dirinya akan membicarakan mengenai jumlah kelembagaan, ada berapa kementerian.
"Mungkin awal ada policy yang profesional dan dari politik berapa, akan kita bicarakan, kita ingin profesional," tegasnya.
Jokowi juga akan segera melakukan komunikasi lanjut dengan Presiden Bambang Yudhoyono, tujuannya untuk memuluskan jalannya transisi pemerintahan.
"Kementrian bisa masuk, untuk dapat data setelah bertemu Pak SBY," imbuhnya.
Jokowi kembali menegaskan, semua program nantinya akan tercemin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tapi yang paling penting di APBN, pasalnya program tercermin dalam APBN," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!