Suara.com - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Puan Maharani mengatakan, Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2015 yang akan masuk ke Badan Anggaran (Banggar) DPR, harusnya bisa diisi dengan program yang sejalan dengan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya pula, jangan sampai karena adanya perbedaan visi-misi antara pemerintahan yang lalu dan yang akan datang, malah jadi penghambat bagi kesejahteraan rakyat ini.
"Jangan kemudian rakyat dirugikan, karena adanya perbedaan visi dan misi antara pemerintah hari ini dan pemerintah yang akan datang," kata Puan di Kantor Rumah Transisi, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Kamis (28/8/2014) malam.
Menurut Puan, sudah saatnya kini membicarakan republik ini ke depan, bukan lagi masalah antara "Fraksi Pemerintah" dan yang di luar pemerintahan.
"Apa yang dibahas pada APBN 2014/2015 ini kan masih merupakan kebijakan anggaran yang dipegang pemerintahan sekarang, yaitu pemerintahan Pak SBY. Apa pun yang diputuskan minggu depan, yang akan datang, nantinya merupakan satu keputusan bersama untuk kepentingan bangsa ke depan," tutur Puan.
Puan menambahkan, hal ini bukan persoalan partai pendukung pemerintah yang akan datang atau partai yang bukan mendukung pemerintah yang akan datang. "Ini kita bicara masalah rakyat, masalah republik," tegasnya.
"Saya berharap bahwa semua yang diusulkan oleh kami dalam pembahasan anggaran, diberikan peluang dan celah dan didukung oleh semua fraksi yang ada, dan didukung oleh pemerintah. Karena kan kami tidak bicara yang kami inginkan. Yang kami bicarakan adalah apa yang kami inginkan untuk rakyat," katanya.
Berita Terkait
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Warning dari Senayan Buat Erick Thohir: Boleh Rangkap Jabatan, Tapi....
-
Benarkah Mulan Jameela Hanya Lulusan SMA? Pendidikannya Disentil gegara Tas Mewah
-
Rombak Anggaran ala Purbaya: Gebrakan atau Judi Ekonomi?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO