Suara.com - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Puan Maharani mengatakan, Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2015 yang akan masuk ke Badan Anggaran (Banggar) DPR, harusnya bisa diisi dengan program yang sejalan dengan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya pula, jangan sampai karena adanya perbedaan visi-misi antara pemerintahan yang lalu dan yang akan datang, malah jadi penghambat bagi kesejahteraan rakyat ini.
"Jangan kemudian rakyat dirugikan, karena adanya perbedaan visi dan misi antara pemerintah hari ini dan pemerintah yang akan datang," kata Puan di Kantor Rumah Transisi, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Kamis (28/8/2014) malam.
Menurut Puan, sudah saatnya kini membicarakan republik ini ke depan, bukan lagi masalah antara "Fraksi Pemerintah" dan yang di luar pemerintahan.
"Apa yang dibahas pada APBN 2014/2015 ini kan masih merupakan kebijakan anggaran yang dipegang pemerintahan sekarang, yaitu pemerintahan Pak SBY. Apa pun yang diputuskan minggu depan, yang akan datang, nantinya merupakan satu keputusan bersama untuk kepentingan bangsa ke depan," tutur Puan.
Puan menambahkan, hal ini bukan persoalan partai pendukung pemerintah yang akan datang atau partai yang bukan mendukung pemerintah yang akan datang. "Ini kita bicara masalah rakyat, masalah republik," tegasnya.
"Saya berharap bahwa semua yang diusulkan oleh kami dalam pembahasan anggaran, diberikan peluang dan celah dan didukung oleh semua fraksi yang ada, dan didukung oleh pemerintah. Karena kan kami tidak bicara yang kami inginkan. Yang kami bicarakan adalah apa yang kami inginkan untuk rakyat," katanya.
Berita Terkait
-
Adies Kadir dan Uya Kuya Aktif Lagi, MKD Hukum Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio
-
Lolos dari Sanksi Kode Etik, Adies Kadir Dapat Peringatan Keras dari MKD Sebelum Kembali Ngantor
-
Besaran Gaji Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbah yang Hilang Usai Dinonaktifkan
-
Aktif Lagi di DPR, Tangis Haru Adies Kadir dan Uya Kuya Pecah Usai MKD Nyatakan Tak Langgar Etik
-
Ahmad Sahroni Dihukum 6 Bulan Nonaktif dari DPR, Pernyataannya Dianggap Tak Bijak
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur