Suara.com - Deputi Tim Transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, menyatakan mendapat rekomendasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Munir dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto.
Rekomendasi tersebut didapat setelah Tim Transisi bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) siang tadi.
"Kami tampung dulu dan akan dijadikan rekomendasi Hukum dan HAM, yang akan disampaikan Pak Jokowi tanggal 15 September. Dari Komnas HAM sudah menyerahkan status kasus-kasusnya. Tadi muncul status dari Cak Munir, jadi nanti kami kompilasi untuk diserahkan kepada Jokowi-JK sebelum tanggal 15 September itu," ucap Andi di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2014).
Ia juga menyatakan, belum mengetahui apakah rekomendasinya akan relevan, atau tidak lantaran, belum di konfirmasikan ke presiden terpilih Jokowi-JK, karena menurut Andi tadi baru diserahkan oleh teman-teman sahabat Cak Munir.
Usai pertemuan itu, ia juga mengaku tidak membahas mengenai penggodokan pengadilan.
"Nggak, nggak dibahas, dalam pertemuan berikut dengan jajaran Hukum dan HAM termasuk Jaksa Agung akan dibahas lebih lanjut," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!
-
Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google
-
Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR