Suara.com - Peserta Rakernas IV PDIP yang mengusulkan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi ketua umum lagi. Juru bicara PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, ini menunjukkan bahwa partai membutuhkan kepemimpinan presiden kelima RI itu demi mengamankan strategi pindah haluan.
"Bu Mega masih dibutuhkan, tidak saja oleh kader-kader di struktur PDI Perjuangan, tetapi juga oleh Joko Widodo, kader PDI Perjuangan yang terpilih sebagai presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli lalu," kata Eva usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di Semarang, Minggu (21/9/2014) dini hari.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri diusulkan untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015--2020 oleh seluruh ketua Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan dalam sidang pleno ketiga pada Rakernas IV di Marina Convention Center, Semarang, Sabtu (20/9).
"Ini di luar tradisi, biasanya suksesi PDI Perjuangan di forum kongres. Rakernas IV milik peserta/para anggota karena agenda setting ditentukan oleh mereka sehingga Bu Mega dan 'steering committee' (panitia pengarah) justru terkejut dengan usulan tersebut," kata Eva.
Hal itu, lanjut dia, merupakan tanda kematangan berorganisasi partainya sehingga wajar rakyat memberikan kepercayaan PDI Perjuangan memenangi pemilu anggota legislatif dan Pilpres 2014.
Menurut Eva, kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi ketua umum ini tentu sinyal yang baik bagi jaminan kuatnya dukungan PDI Perjuangan ke pemerintahan Joko Widodo sekaligus jaminan kuatnya pemerintahan Jokowi (strong state) kelak sehingga mampu memberikan kestabilan sebagaimana harapan para pihak di dalam dan luar negeri.
Kesediaan Megawati Soekarnoputri memimpin PDI Perjuangan hingga 2020, kata Eva, harus pula dimaknai untuk menjamin regenerasi berjalan mulus di dalam PDI Perjuangan sehingga tradisi memberikan kader-kader muda berkualitas, seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), kepada Indonesia berkelanjutan.
Eva pun menyebut nama kader PDI Perjuangan lainnya, antara lain Agustin Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah), Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur), dan Tri Risma Harini (Wali Kota Surabaya) di pemerintahan.
Kemudian, politikus-politikus muda di DPR RI, seperti Budiman Sudjatmiko, Maruarar Sirait, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari, Arif Wibowo, dan Ribta Tjiptaning.
Eva yang juga anggota Komisi III (Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia) DPR RI mengemukakan bahwa usulan tersebut karena berdasarkan fakta Megawati Soekarnoputri telah sukses memimpin oposisi selama 10 tahun sehingga menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang dalam pemilu anggota legislatif sekaligus Pilpres 2014.
Politik pindah haluan PDI Perjungan--dari oposisi menjadi partai pemerintah--sebagai putusan Rakernas IV, kata Eva, harus dijamin aman dan sukses demi kepentingan rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam mewujudkan "Indonesia Hebat". (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak