Suara.com - Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta tidak menyesatkan Jokowi dengan mengeluarkan pernyataan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) bukan merupakan hak konstitusional rakyat, kata pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng.
"Karena pernyataan semacam itu akan menjatuhkan popularitas Jokowi di mata pendukungnya," kata Salamuddin Daeng dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Ia menyarankan agar Tim Transisi fokus memberikan masukan dan usulan yang benar terkait dengan permasalahan BBM.
Tim Transisi, lanjut dia, seharusnya membuka akar masalah dari karut-marutnya ketersediaan dan harga BBM di dalam negeri ini.
"Tim Transisi tidak perlu menutup-nutupi bahwa krisis BBM nasional sesungguhnya karena penjarahan atau pencurian yang dilakukan oleh kartel internasional, sindikat bisnis, dan mafia migas dengan kekuasaan," katanya.
Ia menjelaskan penjarahan BBM berlangsung hampir di seluruh rantai suplai pengelolaan dan penyediaan BBM nasional, khususnya di sektor hulu dan hilir, sehingga ke depan pemerintahan Jokowi-JK dapat secara efektif mengatasi sumber kebocoran kekayaan nasional yang nilainya mencapai ribuan triliun.
"Bukannya malah mencabut subsidi, lantas menaikkan harga BBM. Karena kebijakan pencabutan subsidi dan kenaikan harga BBM adalah keinginan kartel internasional, dan sindikat bisnis migas dalam rangka memaksimalkan keuntungan mereka. Jadi, bagi kami pernyataan Tim Transisi itu terkesan menutup-nutupi masalah sesungguhnya," tutur Salamudin.
Ia menambahkan, karena pernyataan Tim Transisi itu, rakyat justru mencurigai karena jangan-jangan tim itu bekerja hanya untuk para cukong yang hendak mendominasi agenda dan program pemerintahan Jokowi ke depan.
"Untuk menghilangkan kecurigaan itu, Jokowi harus menertibkan tim transisinya yang tidak paham, tidak mau belajar, dan tidak tunduk pada amanat konstitusi dan cita cita Trisakti sebagaimana yang dijanjikan Jokowi dalam berbagai kampanyenya," ucap Salamudin. (Antara)
Berita Terkait
-
Wacana 4 Hari Kerja di Jakarta, Pramono Klarifikasi Ucapan Tim Transisi: Belum jadi Keputusan Resmi
-
Manut Prabowo, Tim Transisi Pramono-Rano Siap Pangkas Anggaran Rapat hingga Camilan Rp700 M: Bakal Kami Geser Porsinya
-
Pelajar Jakarta Bakal Dapat Sarapan dan Makan Gratis, Tim Transisi Pramono-Rano: Daerah Lain Bisa Iri
-
Bantah Pramono-Rano akan Buat Kebijakan 4 Hari Kerja, Tim Transisi: Itu....
-
Nasib Eks Kampung Bayam, Pramono-Rano Bentuk Tim Khusus, Ada Harapan Baru?
Terpopuler
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Here We Go! Peter Bosz: Saya Mau Jadi Pelatih Timnas yang Pernah Dilatih Kluivert
- Daftar HP Xiaomi yang Terima Update HyperOS 3 di Oktober 2025, Lengkap Redmi dan POCO
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
Pilihan
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
Terkini
-
Sambut HLN Ke-80, PLN Berbagi Terang Untuk Masyarakat di Berbagai Daerah
-
Setahun Prabowo-Gibran, Ray Rangkuti Soroti MBG yang Dipaksakan
-
Akhirnya Lega! Proyek Galian di Jalan TB Simatupang Selesai Lebih Awal, Lalu Lintas Kembali Normal
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, WALHI Sebut Indonesia Gelap Semakin Nyata
-
Kasus Bullying Menimpa Timothy, Mendikti Saintek Hubungi Rektor Udayana Bicara Sanksi DO Pelaku?
-
Ray Rangkuti: Serbuan Massa ke DPR Bukti Gagalnya Politik Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Selain Ucapkan Ultah, Ini Tujuan Bahlil Sambangi Kediaman Prabowo di Kertanegara
-
Karena Faktor Ini, Ray Rangkuti Sebut Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Semrawut
-
Komnas HAM Desak Pemerintah Hentikan Pendekatan Militer di Papua: Kekerasan Bukan Solusi
-
Ditanya Siapa Menteri Kena Tegur Prabowo, Bahlil: Saya Setiap Dipanggil Pasti Ditegur...