Suara.com - Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta tidak menyesatkan Jokowi dengan mengeluarkan pernyataan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) bukan merupakan hak konstitusional rakyat, kata pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng.
"Karena pernyataan semacam itu akan menjatuhkan popularitas Jokowi di mata pendukungnya," kata Salamuddin Daeng dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Ia menyarankan agar Tim Transisi fokus memberikan masukan dan usulan yang benar terkait dengan permasalahan BBM.
Tim Transisi, lanjut dia, seharusnya membuka akar masalah dari karut-marutnya ketersediaan dan harga BBM di dalam negeri ini.
"Tim Transisi tidak perlu menutup-nutupi bahwa krisis BBM nasional sesungguhnya karena penjarahan atau pencurian yang dilakukan oleh kartel internasional, sindikat bisnis, dan mafia migas dengan kekuasaan," katanya.
Ia menjelaskan penjarahan BBM berlangsung hampir di seluruh rantai suplai pengelolaan dan penyediaan BBM nasional, khususnya di sektor hulu dan hilir, sehingga ke depan pemerintahan Jokowi-JK dapat secara efektif mengatasi sumber kebocoran kekayaan nasional yang nilainya mencapai ribuan triliun.
"Bukannya malah mencabut subsidi, lantas menaikkan harga BBM. Karena kebijakan pencabutan subsidi dan kenaikan harga BBM adalah keinginan kartel internasional, dan sindikat bisnis migas dalam rangka memaksimalkan keuntungan mereka. Jadi, bagi kami pernyataan Tim Transisi itu terkesan menutup-nutupi masalah sesungguhnya," tutur Salamudin.
Ia menambahkan, karena pernyataan Tim Transisi itu, rakyat justru mencurigai karena jangan-jangan tim itu bekerja hanya untuk para cukong yang hendak mendominasi agenda dan program pemerintahan Jokowi ke depan.
"Untuk menghilangkan kecurigaan itu, Jokowi harus menertibkan tim transisinya yang tidak paham, tidak mau belajar, dan tidak tunduk pada amanat konstitusi dan cita cita Trisakti sebagaimana yang dijanjikan Jokowi dalam berbagai kampanyenya," ucap Salamudin. (Antara)
Berita Terkait
-
Wacana 4 Hari Kerja di Jakarta, Pramono Klarifikasi Ucapan Tim Transisi: Belum jadi Keputusan Resmi
-
Manut Prabowo, Tim Transisi Pramono-Rano Siap Pangkas Anggaran Rapat hingga Camilan Rp700 M: Bakal Kami Geser Porsinya
-
Pelajar Jakarta Bakal Dapat Sarapan dan Makan Gratis, Tim Transisi Pramono-Rano: Daerah Lain Bisa Iri
-
Bantah Pramono-Rano akan Buat Kebijakan 4 Hari Kerja, Tim Transisi: Itu....
-
Nasib Eks Kampung Bayam, Pramono-Rano Bentuk Tim Khusus, Ada Harapan Baru?
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- Innalillahi, Aktor Epy Kusnandar Meninggal Dunia
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
Pilihan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
-
6 HP Tahan Air Paling Murah Desember 2025: Cocok untuk Pekerja Lapangan dan Petualang
-
Drama Sidang Haji Alim: Datang dengan Ambulans & Oksigen, Ratusan Pendukung Padati Pengadilan
Terkini
-
Menhut Raja Juli Rahasiakan 12 Perusahaan 'Biang Kerok' Banjir Sumatra, Alasannya?
-
ICW Soroti Pemulihan Korupsi yang Seret: Rp 330 Triliun Bocor, Hanya 4,84 Persen yang Kembali
-
Heboh 250 Warga Satu Desa Tewas Saat Banjir Aceh, Bupati Armia: Itu Informasi Sesat!
-
SLHS Belum Beres, BGN Ancam Suspend Dapur MBG di Banyumas
-
DPR Sentil Pejabat Panggul Beras Bantuan: Gak Perlu Pencitraan, Serahkan Langsung!
-
Investigasi Banjir Sumatra: Bahlil Fokus Telusuri Tambang di Aceh dan Sumut
-
Catatan AJI: Masih Banyak Jurnalis Digaji Pas-pasan, Tanpa Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
-
Geram Titiek Soeharto Truk Angkut Kayu Saat Bencana: Tindak Tegas, Bintang Berapa pun Belakangnya
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara
-
Mendagri Minta PKK Papua Pegunungan Pastikan Program Tepat Sasaran