Suara.com - Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta tidak menyesatkan Jokowi dengan mengeluarkan pernyataan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) bukan merupakan hak konstitusional rakyat, kata pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng.
"Karena pernyataan semacam itu akan menjatuhkan popularitas Jokowi di mata pendukungnya," kata Salamuddin Daeng dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Ia menyarankan agar Tim Transisi fokus memberikan masukan dan usulan yang benar terkait dengan permasalahan BBM.
Tim Transisi, lanjut dia, seharusnya membuka akar masalah dari karut-marutnya ketersediaan dan harga BBM di dalam negeri ini.
"Tim Transisi tidak perlu menutup-nutupi bahwa krisis BBM nasional sesungguhnya karena penjarahan atau pencurian yang dilakukan oleh kartel internasional, sindikat bisnis, dan mafia migas dengan kekuasaan," katanya.
Ia menjelaskan penjarahan BBM berlangsung hampir di seluruh rantai suplai pengelolaan dan penyediaan BBM nasional, khususnya di sektor hulu dan hilir, sehingga ke depan pemerintahan Jokowi-JK dapat secara efektif mengatasi sumber kebocoran kekayaan nasional yang nilainya mencapai ribuan triliun.
"Bukannya malah mencabut subsidi, lantas menaikkan harga BBM. Karena kebijakan pencabutan subsidi dan kenaikan harga BBM adalah keinginan kartel internasional, dan sindikat bisnis migas dalam rangka memaksimalkan keuntungan mereka. Jadi, bagi kami pernyataan Tim Transisi itu terkesan menutup-nutupi masalah sesungguhnya," tutur Salamudin.
Ia menambahkan, karena pernyataan Tim Transisi itu, rakyat justru mencurigai karena jangan-jangan tim itu bekerja hanya untuk para cukong yang hendak mendominasi agenda dan program pemerintahan Jokowi ke depan.
"Untuk menghilangkan kecurigaan itu, Jokowi harus menertibkan tim transisinya yang tidak paham, tidak mau belajar, dan tidak tunduk pada amanat konstitusi dan cita cita Trisakti sebagaimana yang dijanjikan Jokowi dalam berbagai kampanyenya," ucap Salamudin. (Antara)
Berita Terkait
-
Wacana 4 Hari Kerja di Jakarta, Pramono Klarifikasi Ucapan Tim Transisi: Belum jadi Keputusan Resmi
-
Manut Prabowo, Tim Transisi Pramono-Rano Siap Pangkas Anggaran Rapat hingga Camilan Rp700 M: Bakal Kami Geser Porsinya
-
Pelajar Jakarta Bakal Dapat Sarapan dan Makan Gratis, Tim Transisi Pramono-Rano: Daerah Lain Bisa Iri
-
Bantah Pramono-Rano akan Buat Kebijakan 4 Hari Kerja, Tim Transisi: Itu....
-
Nasib Eks Kampung Bayam, Pramono-Rano Bentuk Tim Khusus, Ada Harapan Baru?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!