Suara.com - Opsi bentukan Partai Demokrat (PD) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengajukan Pilkada langsung dengan sepuluh syarat tidak akan direspon oleh paripurna. Alasannya Panitia Kerja (Panja) belum menyerahkan apa yang dilaporkan pimpinan Panja dan baru muncul di sidang paripurna.
"Pasalnya usulan fraksi Partai Demokrat tidak masuk ke dalam dokumen resmi yang dilaporkan pimpinan Panja, jadi ini benar-benar muncul baru di sidang paripurna ini, apakah boleh? Boleh cuma memang sudah tidak lazim. Lazimnya itu lewat mekanisme panja kalu kemungkinan ada opsi ke tiga ini," ujar Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Ketua DPP partai Golkar ini menduga PD keukeuh pada pendirianya untuk mengajukan opsi ketiga karena ditelepon Ketua Umum Partai Demokrat, susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Karena tadi Demokrat bersikukuh, mungkin karena ditelepon oleh Pak SBY, saya tidak tahu," katanya.
Menurut Priyo, usulan PD juga belum tentu disetujui partai politik yang lain.
"Belum tentu semuanya disetujui fraksi-fraksi lain," kata Priyo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG