Suara.com - Sidang Paripurna terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), masih tidak menemukan jalan temu. Rapat pun diskors pada pukul 17.48 WIB, untuk break salat Magrib.
Yang berbeda, break kali ini juga sekaligus dilakukan untuk lobi-lobi demi menentukan sikap soal RUU, terkait apakah Pilkada akan menggunakan mekanisme pemilihan langsung atau pemilihan lewat jalur DPRD. Pasalnya, sepanjang jalannya sidang hari ini, setiap fraksi terdengar memaparkan pandangan yang beragam.
"Karena ini akan Magrib, kita skors sampai 7.30 (19.30 WIB). Sekalian, pimpinan sampaikan, waktu ini untuk dilakukan lobi. Jadi nanti pukul 19.30 WIB, sidang kita mulai lagi," kata Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, selaku pimpinan sidang, Kamis (25/9/2014).
Sebelum menskors sidang, Priyo pun sekaligus mengatakan ada tambahan daftar hadir anggota dewan pada sore ini. Jadi menurutnya, total kini ada 500 orang anggota DPR yang hadir.
"Oh, iya, ada tambahan anggota yang hadir. Partai Demokrat tambah 1, 2 dari Golkar, 1 lagi dari PAN. Praktis, ada 500 anggota," ujar Priyo.
Sebelumnya, saat Sidang Paripurna RUU Pilkada ini dibuka, data kehadiran anggota DPR tercatat mencapai 496 anggota. Anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) tercatat paling banyak hadir dengan 129 orang.
Lantas, diikuti oleh Fraksi Partai Golkar (F-PG) dengan 94 orang, Fraksi PDI Perjuangan 90 orang, Fraksi PKS 55 orang, Fraksi PAN 42 orang, Fraksi PPP 33 orang, Fraksi PKB 21 orang, Fraksi Gerindra 22 orang, serta Fraksi Hanura 10 orang.
Selama proses pembahasan RUU Pilkada ini pula, fraksi-fraksi di DPR RI pun tampak terbagi menjadi tiga kubu. Yang pertama, ada PDI Perjuangan, PKB dan Hanura yang tetap tegas mendukung Pilkada secara langsung. Sementara di kubu lainnya, ada Golkar, PKS, PAN, PPP dan Gerindra, yang menginginkan mekanisme pemilihan oleh DPRD.
Sementara itu, F-PD yang sebanyak 129 anggotanya hadir dalam sidang hari ini, membuat poros sendiri. Mereka meminta Pilkada langsung dengan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat yang mereka ajukan tidak diakomodir, fraksi pimpinan Nurhayati Assegaf ini mengancam untuk abstain.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Segera Hadir, Film Sekolah Rakyat Angkat Kisah Dramatis dari Kehidupan Nyata
-
SDA Terus Dicuri, Prabowo: TNI AL dan Bea Cukai Sudah Dikerahkan, Masih Saja Bocor!
-
Rugi Terus, Prabowo Bakal Tutup 800 Perusahaan Pelat Merah untuk Berhemat
-
Jakarta Darurat Kabel Semrawut: Pelajar Tewas, Perda Mangkrak, Legislator Tuntut Sanksi Operator
-
UU Peradilan Militer Jadi Tameng Impunitas TNI! Aktivis Desak Reformasi Total
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
Terekam CCTV, Detik-detik Pasutri di Duren Sawit Gasak Motor Sambil Bawa Anak
-
MBG Disetop Saat Libur Sekolah, BGN Disomasi: Ibu Hamil dan Balita Tetap Butuh Nutrisi!
-
Dua Calon Pengelola KDMP Meninggal saat Ikut Latihan Militer