Suara.com - Sidang Paripurna terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), masih tidak menemukan jalan temu. Rapat pun diskors pada pukul 17.48 WIB, untuk break salat Magrib.
Yang berbeda, break kali ini juga sekaligus dilakukan untuk lobi-lobi demi menentukan sikap soal RUU, terkait apakah Pilkada akan menggunakan mekanisme pemilihan langsung atau pemilihan lewat jalur DPRD. Pasalnya, sepanjang jalannya sidang hari ini, setiap fraksi terdengar memaparkan pandangan yang beragam.
"Karena ini akan Magrib, kita skors sampai 7.30 (19.30 WIB). Sekalian, pimpinan sampaikan, waktu ini untuk dilakukan lobi. Jadi nanti pukul 19.30 WIB, sidang kita mulai lagi," kata Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, selaku pimpinan sidang, Kamis (25/9/2014).
Sebelum menskors sidang, Priyo pun sekaligus mengatakan ada tambahan daftar hadir anggota dewan pada sore ini. Jadi menurutnya, total kini ada 500 orang anggota DPR yang hadir.
"Oh, iya, ada tambahan anggota yang hadir. Partai Demokrat tambah 1, 2 dari Golkar, 1 lagi dari PAN. Praktis, ada 500 anggota," ujar Priyo.
Sebelumnya, saat Sidang Paripurna RUU Pilkada ini dibuka, data kehadiran anggota DPR tercatat mencapai 496 anggota. Anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) tercatat paling banyak hadir dengan 129 orang.
Lantas, diikuti oleh Fraksi Partai Golkar (F-PG) dengan 94 orang, Fraksi PDI Perjuangan 90 orang, Fraksi PKS 55 orang, Fraksi PAN 42 orang, Fraksi PPP 33 orang, Fraksi PKB 21 orang, Fraksi Gerindra 22 orang, serta Fraksi Hanura 10 orang.
Selama proses pembahasan RUU Pilkada ini pula, fraksi-fraksi di DPR RI pun tampak terbagi menjadi tiga kubu. Yang pertama, ada PDI Perjuangan, PKB dan Hanura yang tetap tegas mendukung Pilkada secara langsung. Sementara di kubu lainnya, ada Golkar, PKS, PAN, PPP dan Gerindra, yang menginginkan mekanisme pemilihan oleh DPRD.
Sementara itu, F-PD yang sebanyak 129 anggotanya hadir dalam sidang hari ini, membuat poros sendiri. Mereka meminta Pilkada langsung dengan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat yang mereka ajukan tidak diakomodir, fraksi pimpinan Nurhayati Assegaf ini mengancam untuk abstain.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal