Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mulai melunak dengan opsi yang ditawarkan Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Partai Demokrat menawarkan Pilkada langsung dengan sejumlah syarat.
"Ada opsi yang bisa dipertimbangkan, yaitu opsi ketiga, hubungan opsi (pilkada) langsung dengan opsi ketiga. Nggak ada masalah. Toh dari 10 usulan tadi sama dengan yang jadi poin-poin PDI Perjuangan di Komisi II. Saya kira itu hal yang paling ideal, tetap langsung sebagai amanat refromasi dan Tap MPR. Tapi ada beberapa hal yang perlu diatur dalam UU yang lebih rinci. Tadi sudah disampaikan Demokrat," kata Tjahjo saat masa skors Sidang Paripurna RUU Pilkada, Kamis (25/9/2014).
"Karena Pak SBY dipilih dengan pemilihan langsung. Itu jadi sejarah Partai Demokrat dan Pak SBY, bahwa beliau dipilih rakyat," tambah Tjahjo.
Tjahjo menegaskan, tawaran Partai Demokrat itu sejalan dengan sikap Fraksi PDI Perjuangan.
"Yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Pilkada langsung adalah proses panjang demokrasi. Saya kira PDI Perjuangan mengajak untuk tidak mengkhianati komitmen dari awal," katanya.
Dengan kemiripan sikap ini, Tjahjo mengatakan PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan bila harus ikut tawaran Partai Demokrat. Karena itu, lanjut dia, PDI Perjuangan juga tidak akan melobi Partai Demokrat.
"Sudah tidak lagi lobi, sama-sama dengan menuju real yang sama," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'