Serangan Siber Terus Meningkat, Perlindungan Data Pribadi Tak Bisa Lagi Hanya Andalkan Teknologi

Suara.com - Maraknya kasus kebocoran data dan meningkatnya serangan siber membuat perlindungan data pribadi menjadi salah satu tantangan terbesar di era digital. Bukan hanya pemerintah, perusahaan yang mengelola data pelanggan pun dituntut memperkuat sistem keamanan agar informasi pribadi tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan, sepanjang 2024 terjadi sekitar 609,39 juta serangan siber di Indonesia. Sektor keuangan, termasuk layanan fintech, menjadi salah satu target utama karena menyimpan data sensitif jutaan pengguna.

Ancaman tersebut juga tidak selalu mudah dideteksi. Laporan IBM Cost of a Data Breach 2025 mencatat organisasi rata-rata membutuhkan waktu hingga 241 hari untuk menemukan dan mengendalikan insiden kebocoran data.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan data tidak cukup hanya mengandalkan perangkat lunak atau sistem teknologi yang canggih. Faktor manusia justru menjadi salah satu titik paling menentukan.

Direktur PT Kredit Utama Fintech Indonesia (RupiahCepat), Anna Maria Chosani, mengatakan kepercayaan pengguna hanya dapat dibangun apabila perusahaan mampu menjaga data pribadi secara konsisten.

"Di era layanan keuangan digital, kepercayaan dibangun dari bagaimana perusahaan melindungi data pribadi pengguna. Ketika masyarakat mempercayakan data mereka kepada kami, menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memastikan data tersebut dikelola secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai standar yang berlaku," ujar Anna dalam keterangannya.

Menurutnya, perlindungan data harus menjadi budaya kerja seluruh karyawan, bukan hanya tanggung jawab divisi teknologi informasi.

Atas dasar itu, perusahaan menggelar pelatihan keamanan informasi dan perlindungan data bagi karyawan agar seluruh tim memahami cara mengenali potensi ancaman siber sekaligus menerapkan prosedur keamanan dalam aktivitas sehari-hari.

Founder sekaligus Senior Consultant PT Aktuator Cipta Cendekia, Anton Dewantoro, menilai pendekatan tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya ancaman digital.

Baca Juga: Indonesia Siap Loncat ke Era AI dan 5G, DTI-CX 2026 Jadi Pusat Transformasi Digital Nasional

"Di tengah meningkatnya ancaman siber, organisasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi maupun kepemilikan sertifikasi. Keamanan informasi harus menjadi budaya yang dipahami dan diterapkan oleh seluruh karyawan," katanya.
Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, perusahaan juga menerapkan berbagai lapisan perlindungan, mulai dari electronic Know Your Customer (e-KYC), teknologi enkripsi data, pengaturan hak akses berbasis kewenangan (role-based access control), hingga pemantauan keamanan sistem secara berkala.

Langkah tersebut melengkapi penerapan standar internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Perusahaan juga tengah mempersiapkan implementasi ISO/IEC 27701:2025, standar internasional yang berfokus pada tata kelola informasi privasi.

Upaya ini sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik menjaga keamanan data pengguna.

Bagi masyarakat, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab bersama. Di satu sisi, perusahaan harus memastikan sistem keamanan terus diperbarui.

Di sisi lain, pengguna juga perlu lebih waspada dengan tidak membagikan data pribadi sembarangan, menggunakan kata sandi yang kuat, serta mengaktifkan autentikasi berlapis saat mengakses layanan digital.

Di tengah pesatnya transformasi digital, kepercayaan terhadap layanan keuangan tidak lagi hanya ditentukan oleh kemudahan transaksi, tetapi juga oleh seberapa baik penyedia layanan mampu menjaga keamanan data pribadi penggunanya.