Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengaku sampai saat ini belum mendapatkan teguran dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Hayono merupakan salah satu anggota Fraksi Demokrat yang tidak ikut walk out pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat pengesahaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Jumat dini hari (26/9/2014).
"Belum ada, semoga nasibnya lebih baik dari Pak Zainuddin (politisi Golkar)," kata Hayono , di Jalan Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (27/9/2014).
Hayono menambahkan, apabila dirinya ditegur, maka dia akan mempertanyakan teguran tersebut. Pasalnya dia yakin bahwa yang dilakukannya merupakan garis partai.
"Pada dasarnya saya hanya mempertahankan garis partai. Sebab partai saya menghendaki Pilkada secara langsung. Kalau saya dapat teguran justru akan saya pertanyakan," paparnya.
Dia mengklaim, sikapnya tersebut untuk mendukung demokrasi tetap berjalan ke depan, bukan mengalami kemunduran.
"Kita sebagai politisi harus memperjuangkan kepentingan yang hakiki bukan kepentingan orang per orang. Jangan sampai apa yang kita lakukan mengebiri demokrasi," tandasnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPR memutuskan untuk walk out dari pengambilan keputusan RUU Pilkada lantaran 10 syarat dalam pilkada langsung yang mereka ajukan tidak diakomodir. Enam anggota fraksi, termasuk Hayono menolak untuk ikut walk out.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi