Suara.com - Wacana Koalisi Merah Putih di parlemen untuk mengubah konstitusi dan mengubah pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak akan bisa dilakukan dengan mudah.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, Koalisi Merah Putih akan berhadapan dengan people power atau kekuatan rakyat apabila mereka mengubah mekanisme pemilihan Presiden.
Menurutnya, anggota parlemen yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang merupakan pendukung Prabowo pada pemilu presiden lalu harus sadar bahwa semua tingkah laku mereka diperhatikan oleh rakyat.
“Walau mereka mayoritas di parlemen, mereka tidak bisa serta merta mengambil keputusan yang sepihak. Masih ada DPD yang bisa ‘melawan’ gagasan tersebut. Jangan lupa, DPD itu adalah produk reformasi. Rakyat juga akan terus memantau tingkah laku mereka di parlemen," kata Titi kepada suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (7/10/2014).
Ia menambahkan, jika Presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat dan diubah menjadi lewat DPRD, maka kekuatan rakyat akan bergerak.
Wacana tentang pemilihan Presiden oleh MPR pertama kali dilontarkan oleh Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Herman Kadir. Namun, ketika itu wacana tersebut belum direspon.
Dengan jumlah suara mayoritas, Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS dan Golkar berencana untuk mengajukan perubahan Undang-undang Dasar 1945. Salah satu pasal yang akan diubah kemungkinan besar mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden melalui MPR.
Koalisi Merah Putih sudah berhasil meloloskan UU Pilkada yang menetapkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD dan tidak lagi secara langsung. UU tersebut menuai protes dari banyak pihak dan digugat oleh sejumlah elemen ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini akan digelar pemilihan pimpinan MPR. Koalisi Merah Putih hampir pasti akan menguasai kursi pimpinan MPR seperti ketika mereka menguasai kursi pimpinan DPR.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi