Tolak Kenaikan Harga BBM, Kader PDIP Diberi Sanksi

Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Aria Bima memastikan bila kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sudah diputuskan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, seluruh kader PDI Perjuangan akan mendukung.

"Tradisi di PDI Perjuangan, begitu keputusan sudah diberikan oleh ketua umum (Megawati) dan juga presiden (pemerintah yang didukung), semuanya akan taat. PDI Perjuangan akan sangat taat dengan keputusan partai," kata anggota DPR RI tersebut, Selasa (11/11/2014).

Namun, kata Aria Bima, karena saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah, kader PDI Perjuangan boleh-boleh saja berpendapat atau memberikan masukan.

Seandainya nanti sudah ada keputusan pemerintah dan ada kader PDI Perjuangan yang menentangnya, kata Aria, yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan mekanisme partai.

"Kalau nanti sudah diputuskan kenaikan dengan argumentasi partai dan Pak Jokowi, anggota partai masih melakukan perlawanan, ya tentu akan mendapatkan sanksi," katanya.

"Tapi, sekarang sih boleh melakukan wacana setuju atau tidak setuju dengan argumentasi yang berbeda. Karena setujunya sekarang dengan tidak setujunya waktu jaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono, argumentasi substansinya harus sama," Aria Bima menambahkan.

Presiden Joko Widodo telah memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Jokowi menyatakan siap tidak populer dalam mengambil kebijakan saat menyinggung subsidi BBM bersubsidi yang membebankan anggaran.

"Ada yang bilang nanti tidak populer, saya jadi pemimpin bukan untuk populer kok. Itu tanggungjawab pemimpin, kebijakan pasti ada resikonya," kata Jokowi ketika berpidato dalam Musnas Kegiatan Alumni Universitas Gadjah Mada di Kendari, Kamis (6/11/2014), lalu.

Jokowi kemudian menjabarkan subsidi BBM yang mencapai Rp714 triliun selama lima tahun terakhir. Jokowi membandingkan anggaran untuk kesehatan dan infrastruktur. "Anggaran kesehatan Rp202 triliun dan infrastruktur sebesar Rp577 triliun, ini masih kalah dari BBM bersubsidi," kata Jokowi.

Kader PDI Perjuangan yang menentang rencana Jokowi, antara lain adalah Rieke Diah Pitaloka dan Effendi Simbolon. Mereka menilai kenaikan harga BBM bersubsidi akan semakin memberatkan kehidupan masyarakat.