Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Effendi Simbolon mengaku tidak takut diberikan sanksi oleh partainya atas sikap menolak rencana Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Kalau partai berpikir sanksi, silakan saja, saya bicara prinsip, bukan hal abstrak. Ini kan ada hal konkrit untuk menangani sektor energi," kata Effendi, Selasa (11/11/2014).
Effendi meyakini PDI Perjuangan akan bijaksana terhadap kader yang memegang teguh sikap menolak kenaikan harga BBM demi tujuan yang positif.
Effendi mengatakan sikapnya merupakan bagian dari kritik terhadap rencana kebijakan pemerintah agar kelak berjalan dengan baik.
"Kita partai dewasa, kok sanksi. Ini peran dan fungsi saya mengritisi masalah energi. Saya terbuka dan terukur," tuturnya.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Aria Bima memastikan bila kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi sudah diputuskan oleh pemerintah, seluruh kader PDI Perjuangan akan mendukung.
"Tradisi di PDI Perjuangan, begitu keputusan sudah diberikan oleh ketua umum (Megawati) dan juga presiden (pemerintah yang didukung), semuanya akan taat. PDI Perjuangan akan sangat taat dengan keputusan partai," kata Aria Bima.
Namun, kata Aria Bima, karena saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah, kader PDI Perjuangan boleh-boleh saja berpendapat atau memberikan masukan.
"Tapi, sekarang sih boleh melakukan wacana setuju atau tidak setuju dengan argumentasi yang berbeda. Karena setujunya sekarang dengan tidak setujunya waktu jaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), argumentasi substansinya harus sama," Aria Bima menambahkan.
Seandainya nanti sudah ada keputusan pemerintah dan ada kader PDI Perjuangan yang menentangnya, kata Aria, yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan mekanisme partai.
"Kalau nanti sudah diputuskan kenaikan dengan argumentasi partai dan Pak Jokowi, anggota partai masih melakukan perlawanan, ya tentu akan mendapatkan sanksi," katanya.
Selain Effendi, kader PDI Perjuangan lainnya yang menentang rencana Jokowi adalah Rieke Diah Pitaloka. Ia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi akan semakin memberatkan kehidupan masyarakat. Kabarnya, kenaikan harga BBM bersubsidi akan mulai dilakukan November 2014.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Provokator Hoaks Harus Dikategorikan sebagai Musuh Negara
-
Peternak Ayam Demo Besar-Besaran, Mentan Amran: Sebelum Demo Kami Sudah Teken SK Ini
-
Ojol Jadi UMKM, Aplikator Tetap Wajib Beri Bonus Hari Raya
-
BRI Life Lakukan Penataan Ulang Bisnis Syariah Tahun 2026
-
Pemerintah Bakal Rombak Buku Pelajaran: Seberapa Mendesak bagi Pendidikan?
-
Menopause Bukan Akhir dari Aktivitas Perempuan, Kenali Perubahan dan Cara Menjalaninya
-
Letak Sudut Kekayaan di Dalam Rumah dan Cara Mengaktifkannya Menurut Feng Shui
-
Kinerja Menteri Prabowo Paling Buruk: Pigai dan Dody Hanggodo
-
Siapa Pengiran Raabi'atul Adawiyyah, Menantu Sultan Brunei yang Gelarnya Dicabut?
-
10,62 Juta Orang Indonesia Berebut Kerja, Pinjaman Online dari Lulusan Muda Melonjak Drastis