Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berharap Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bisa diterima DPR sehingga pilkada tetap bisa dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
"Semoga DPR bisa menerima untuk (kepentingan) rakyat semua," kata SBY usai mengisi kuliah umum di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (10/1/2014).
Perppu diterbitkan SBY ketika masih menjadi Presiden RI. Perppu ini dimaksudkan untuk mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD.
Semua fraksi partai politik di DPR diharapkan kompak mendukung Perppu tersebut. Dukungan dari Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX Bali, Aburizal Bakrie, dinilai bisa menjadi pemantik bagi semua fraksi untuk mendukung peraturan itu.
"Saya mengajak semua parpol dan tokoh politik marilah kita berjuang untuk rakyat, rakyat suka pilkada langsung dengan perbaikan. Mari kita wujudkan," katanya.
Seperti diketahui, lewat akun Twitter @aburizalbakrie, pada Selasa (9/12/2014) malam, Aburizal memutuskan untuk berbalik mendukung Perppu Pilkada lagi, padahal sebelumnya tiba-tiba menolak.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus