Golkar Tolak Perppu Pilkada, Demokrat: Itu Cuma Manuver

Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan sikap Partai Golkar yang sekarang berbalik menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Kota tidak perlu ditanggapi secara serius.

"Feeling saya mengatakan ujungnya nanti (Koalisi Merah Putih) tetap kompak. Sikap Golkar sekarang, kan sesungguhnya lagi bermanuver saja. Itu tujuannya bukan untuk itu (menolak perppu). Tapi untuk masalah lain," kata Mubarok kepada suara.com, Minggu (7/12/2014). Perppu tersebut merupakan jaminan agar pilkada tetap bisa dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Apabila DPR sampai menolak mengesahkan, maka pilkada akan diwakilkan lewat anggota DPRD.

Mubarok tidak secara rinci menjelaskan apa maksud dan tujuan dari manuver Partai Golkar. Tapi, kata Mubarok, manuver tersebut bertujuan untuk kepentingan partai yang sedang dilanda pertikaian itu sendiri.

"Kan Golkar sedang ada persaingan luar biasa (antara Aburizal) dengan kubu Agung Laksono," kata Mubarok. "Jadi perppu itu alat saja untuk manuver. Politik, kan seperti main catur. Langkah ini atau itu maksudnya apa, kan sulit ditebak."

Mubarok mengatakan kalau Koalisi Merah Putih menolak perppu pilkada, hal itu justru akan menguntungkan Presiden Joko Widodo.

"Kalau ditolak, yang diuntungkan Jokowi. Kan, akhirnya semua nanti diangkat oleh Presiden," kata Mubarok.

Mubarok menegaskan Koalisi Merah Putih sejak awal telah sepakat dengan Partai Demokrat untuk tetap konsisten dalam mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Kalau menolak, itu akan sangat tidak rasionil, tidak etis," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, di Musyawarah Nasional IX Partai Golkar, Bali, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menginstruksikan supaya Partai Golkar menolak perppu pilkada. Golkar akan memperjuangkan pilkada lewat DPRD.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Partai Golkar. SBY menilai Golkar sudah mengingkari kesepakatan.