Suara.com - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menaruh perhatian khusus kepada daerah-daerah yang secara geografis tergolong rawan bencana seperti longsor dan banjir, khususnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebab, hal itu mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat.
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad bersama empat anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, Sulistiyo, Bambang Sadono, dan Akhmad Muqowam, hari Sabtu (27/12/2014) siang, akan berdialog dengan Bupati Banjarnegara serta satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara untuk mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Karangkobar, Banjarnegara.
Sebelumnya, setelah mendatangi lokasi longsor di Dusun Jemblung, Sabtu (13/12/2014), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan status Banjarnegara sebagai tanggap darurat bencana. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurus pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana, dan sarana.
Hari Sabtu nanti, para senator akan menemui korban longsor di Dusun Jemblung, seraya meninjau lokasi bencana, ujar Kepala Bidang Pemberitaan dan Media Visual Mahyu Darma di gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Penyelamatan dan evakuasi korban longsor Dusun Jemblung berakhir hari Minggu (21/12/2014). Hingga penyelamatan dan evakuasi berakhir, terdata 95 korban longsor ditemukan. Lokasi pemakaman massal di Dusun Aliyan, Desa Ambal, Karangkobar. Sisanya, terdata 24 korban dinyatakan hilang. Disinyalir mereka tertimbun atau terhanyut ke hulu sungai. Sebab, saat longsor terjadi hari Jumat (12/12/2014), jalur Banjarnegara-Pekalongan masih ramai.
Selama kunjungan nanti, para senator atas nama Task Force Penanggulangan Bencana DPD RI akan berdialog dengan pengungsi. Mereka juga ingin menghimpun informasi pelaksanaan tanggap darurat bencana serta bantuan darurat bencana sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar saat keadaan darurat.
Para senator juga akan berdialog dengan para relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang menjadi fasilitator di bidang pendampingan sosial. DPD ingin berterimakasih atas dedikasi mereka yang bersemangat selama tanggap darurat bencana.
Selama di sana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta SKPD Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mendampingi para senator. Dalam kesempatan itu, para senator akan menghimpun informasi ihwal upaya Tim Reaksi Cepat BNPB bersama BPBD di lokasi bencana, termasuk korban bencana yang menderita atau meninggal dunia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD