Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak konsisten dalam menunjuk Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Sebab, penunjukkan Budi Gunawan, tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), dalam persyaratannya, seperti yang dilakukan Presiden saat memilih para menteri.
Demikian dikatakan Ketua DPP Golkar, Tantowi Yahya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1/2015).
"Presiden tidak konsisten dalam persyaratan menunjuk pejabat negara. Kenapa presiden angkat calon menteri melibatkan KPK dan PPATK, tapi ketika mengangkat Jaksa Agung dan Kapolri tapi tidak lakukan itu," kata Tantowi.
Karena itu, lanjut Tantowi, Golkar akan menggunakan fit and proper test, yang bakal digelar Komisi III DPR, untuk melihat sejauh mana kemampuan Budi Gunawan.
"Itu akan dibuktikan dalam fit and proper test. Itu jadi strategis. Bagi Budi Gunawan di klarifikasi di Komisi III," tuturnya.
Lalu, seberapa besar peluang Budi Gunawan diterima Komisi III?
Menyikapi pertanyaan itu, Tantowi emoh menjawab detil. "Bisa kita baca," ujarnya singkat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!