Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hari ini, Rabu (21/1/2015), bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap, Jakarta dapat menjadi model pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Saya sangat berterima kasih untuk kerjasama ini, dukungan bapak (Muhammad Yusuf kepala PPATK) pada kami, dan kami berharap Jakarta jadi role model," ucap Ahok ketika memberikan kata sambutan di acara penandatanganan kerja sama Pemprov DKI dengan PPATK di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengatakan, kerja sama Pemprov dengan PPATK yang merupakan pertama kalinya ini akan menjadi contoh kota-kota besar lain. Syaratnya jika nantinya kerja sama itu berjalan dengan baik sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Bapak presiden berharap sekali kalau Jakarta bisa, nanti seluruh Indonesia akan dibatasi penarikan uang sebetulnya," jelas Ahok.
Sementara itu M. Yusuf mengatakan, kerja sama dilakukan karena PPATK ingin membantu pemerintah DKI dalam mewujudkan pelayanan dan pembangunan yang bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi.
"Kita ingin membantu Pemprov DKI, salah satunya adalah pembangunan yang bersih. Kita melihat intern pada internal orangnya," kata Yusuf.
"Takutnya salah pilih pemborong yang berhubungan dengan pengembang disini," tambah dia.
Berita Terkait
-
Blusukan ke RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Soroti 95 Persen Pasien BPJS dan Janjikan Renovasi IGD
-
Gubernur Pramono Soroti 1.195 Kebakaran di Jakarta Sepanjang 2025, Puji Peran Warga
-
Pramono Resmikan Jakarta Fire Safety Challenge: 2000 Peserta Dilatih Hadapi Maut Si Jago Merah
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Pramono Anung Ungkap Reaksi Spontan Pasca Ojol Affan Tewas Dilindas Rantis Brimob
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka