Rapat Bersama DPR, PPATK: Transaksi Judi Online di Indonesia Berhasil Ditekan Selama 2025

Suara.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyampaikan kabar baik terkait upaya pemberantasan judi online di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (3/2/2026).

Ivan menyebut tahun 2025 menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya menekan angka transaksi perjudian daring.

Dalam paparannya, Ivan menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari penguatan rezim Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPSPM).

"Sedangkan dalam konteks rezim APU PPT PPSPM Indonesia, PPATK juga aktif menyampaikan rekomendasi dalam berbagai isu, antara lain percepatan tindak lanjut hasil analisis terkait dengan judi online. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih, bahwa tahun 2025 adalah sejarah baru dan baru pertama kalinya Indonesia berhasil menekan transaksi terkait dengan judi online," kata Ivan di hadapan anggota dan pimpinan Komisi III.

Selain fokus pada judi online, Ivan menekankan pentingnya keamanan data dan pengawasan lalu lintas dana internasional.

PPATK terus melakukan pemantauan ketat terhadap pola transaksi yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia untuk memitigasi risiko sejak dini.

"Peretasan dan pengkinian data pihak pelapor. PPATK juga melakukan deteksi dini potensi risiko dengan melakukan analisis terhadap pola transfer masuk atau incoming dan transfer keluar atau outgoing wilayah Indonesia," tambahnya.

Tak hanya soal penegakan hukum pidana, PPATK juga memperkuat perannya dalam tata kelola pemerintahan. Ivan menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya turut serta dalam proses seleksi jabatan strategis melalui fit and proper test.

Baca Juga: Komisi III DPR RI: Reformasi Polri dan Kejaksaan Tak Cukup Regulasi, Butuh Perubahan Kultur

Yang menarik, PPATK kini tengah mengembangkan sistem deteksi dini khusus untuk mengawal program prioritas Presiden, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diberi nama "Detak MBG".

"Selain itu, PPATK juga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui fit and proper test pada proses seleksi jabatan strategis dan membangun sistem deteksi dini melalui prioritas presiden. Dini program prioritas presiden, makan bergizi gratis yang kami sebut dengan istilah detak MBG," pungkasnya.