Suara.com - Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin mempertanyakan, kenapa masalah internal PDI Perjuangan dengan Ketua KPK Abraham Samad baru diungkap sekarang. Padahal peristiwa itu sudah terjadi pada penjaringan cawapres Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.
Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan dari Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto yang menyebut Abraham Samad melobi PDI Perjuangan untuk menjadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.
"Pertama menanggapi PDI Perjuangan itu kenapa nggak dari kmrn membongkarnya, tapi kita apresiasi. Silakan menyelesaikan itu internal PDI Perjuangan dan Abraham Samad," kata Azis usai acara di DPR, Nusantara IV, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Ditanya apakah ini mengindikasikan adanya deal politik antara PDI Perjuangan dan Abraham Samad, Azis juga tidak mau berspekulasi.
"Untuk adanya yang melakukan deal politik kita tidak campur wilayah yang sifatnya PDI Perjuangan dan Abraham Samad. Kalau yang disampaikan Plt Sekjen PDI Perjuangan ada deal politik, menurut kami ungkapkan silakan saja," katanya.
Menurutnya, seorang pimpinan KPK harusnya tidak masuk ke politik praktis. Sebab, penegak hukum harusnya bekerja berdasarkan data, fakta dan aturan yang berlaku
Azis menyebut, apa yang terjadi antara Abraham Samad dan PDI Perjuangan harus diklarifikasi Abraham Sama atau melibatkan Komite Etik KPK untuk turun tangan.
"Kita sayangkan kalau ada penegak hukum masuk wilayah politik," ujar Politisi Golkar ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April