Suara.com - Presiden Joko Widodo akan mengadakan rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (2/2/2015) pekan depan. Selain membicarakan kasus korupsi calon Kapolri Budi Gunawan, mereka juga akan membicarakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan rapat konsultasi itu juga umumnya membahas masalah legislasi. Antara lain soal pembahasan undang-undang yang tengah dibahas di DPR.
"Itu domain DPR. Rapat konsultasi itu biasanya terkait UU dan APBN-Perubahan," kata Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Dia menambahkan, presiden memang perlu melakukan konsultasi dengan lembaga negara untuk membahas isu kekinian. Termasuk isu yang ramai dibicarakan publik.
Untuk pertemuan Presiden dengan MPR, katanya biasa dilakukan berkala. "Januari sudah, nanti Maret lagi," tambahnya.
RAPBN 2015 saat ini tengah dibahas di DPR. Kementerian dan Lembaga wara-wiri datang ke DPR untuk membahas anggaran. RAPBN itu diajukan dengan rincian belanja negara dianggarkan sebesar Rp 2.039,5 triliun dan pendapatan Rp 1.793,6 triliun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional