Suara.com - Ada beberapa indikator Presiden Jokowi mulai melepaskan diri dari cengkeraman partai politik pendukungnya dalam mengambil keputusan. Indikator ini terlihat sejak penunjukan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi polemik berkepanjangan.
Tanda-tanda yang pertama ialah Jokowi membentuk Tim Konsultatif Independen untuk membantunya menyelesaikan kemelut KPK dan Polri. Padahal, saat ini Jokowi sudah memiliki Dewan Pertimbangan Presiden yang umumnya berasal dari partai politik pendukung pemerintah.
Tanda lainnya ialah Jokowi bertemu dengan mantan rivalnya di Pilpres 2014, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari lembaga Populi Center, Usep S Achyar, mengatakan langkah-langkah tersebut menunjukkan Presiden Jokowi sudah mulai "percaya diri."
"Pak Jokowi sudah mulai percaya diri dalam tanda kutip. Menurut saya memang harus obyektif. Beliau ini kan sudah Presiden, harus obyektif dengarkan suara rakyat, salah satunya ya cara itu. Nah, suara rakyat itu tentunya, yang relatif jauh dari kepentingan," kata Usep kepada suara.com, Jumat (30/1/2015).
Usep mengatakan langkah yang diambil Presiden Jokowi tersebut sudah tepat. Usep menilai pertemuannya dengan Prabowo, salah satu punggawa Koalisi Merah Putih, dalam konteks untuk manajemen kekuasaan.
Tapi, Usep mengatakan Jokowi harus tetap bermain cantik dalam memutuskan orang yang tepat untuk menjadi Kapolri baru. Bermain cantik yang dimaksud adalah bisa mengambil jalan tengah, antara kepentingan rakyat yang tidak menginginkan Bugi Gunawan menjadi Kapolri karena sudah jadi tersangka dan partai politik yang menghendaki Budi Gunawan tetap dilantik karena sudah disetujui DPR.
"Mengakomodasi kepentingan rakyat, tapi juga berkomunikasi dengan orang-orang di partai pendukungnya yang mendukung BG," kata Usep.
Cara yang bisa ditempuh Jokowi dalam hal ini, kata Usep, misalnya Jokowi meminta kepada partai alternatif calon Kapolri selain Budi Gunawan.
"Karena secara etik (BG) bermasalah, walau secara legal formal memang tidak masalah.
Berita Terkait
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap