Suara.com - Ada beberapa indikator Presiden Jokowi mulai melepaskan diri dari cengkeraman partai politik pendukungnya dalam mengambil keputusan. Indikator ini terlihat sejak penunjukan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi polemik berkepanjangan.
Tanda-tanda yang pertama ialah Jokowi membentuk Tim Konsultatif Independen untuk membantunya menyelesaikan kemelut KPK dan Polri. Padahal, saat ini Jokowi sudah memiliki Dewan Pertimbangan Presiden yang umumnya berasal dari partai politik pendukung pemerintah.
Tanda lainnya ialah Jokowi bertemu dengan mantan rivalnya di Pilpres 2014, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari lembaga Populi Center, Usep S Achyar, mengatakan langkah-langkah tersebut menunjukkan Presiden Jokowi sudah mulai "percaya diri."
"Pak Jokowi sudah mulai percaya diri dalam tanda kutip. Menurut saya memang harus obyektif. Beliau ini kan sudah Presiden, harus obyektif dengarkan suara rakyat, salah satunya ya cara itu. Nah, suara rakyat itu tentunya, yang relatif jauh dari kepentingan," kata Usep kepada suara.com, Jumat (30/1/2015).
Usep mengatakan langkah yang diambil Presiden Jokowi tersebut sudah tepat. Usep menilai pertemuannya dengan Prabowo, salah satu punggawa Koalisi Merah Putih, dalam konteks untuk manajemen kekuasaan.
Tapi, Usep mengatakan Jokowi harus tetap bermain cantik dalam memutuskan orang yang tepat untuk menjadi Kapolri baru. Bermain cantik yang dimaksud adalah bisa mengambil jalan tengah, antara kepentingan rakyat yang tidak menginginkan Bugi Gunawan menjadi Kapolri karena sudah jadi tersangka dan partai politik yang menghendaki Budi Gunawan tetap dilantik karena sudah disetujui DPR.
"Mengakomodasi kepentingan rakyat, tapi juga berkomunikasi dengan orang-orang di partai pendukungnya yang mendukung BG," kata Usep.
Cara yang bisa ditempuh Jokowi dalam hal ini, kata Usep, misalnya Jokowi meminta kepada partai alternatif calon Kapolri selain Budi Gunawan.
"Karena secara etik (BG) bermasalah, walau secara legal formal memang tidak masalah.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Reshuffle Kabinet Prabowo: Murni Evaluasi Kinerja atau Sekadar Drama Politik?
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO