Tiga Saksi Budi Gunawan Mangkir dari Panggilan KPK Lagi

Suara.com - Saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan kembali tidak memenuhi panggilan KPK.

"Ketiga saksi tidak memenuhi panggilan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (2/2/2015).

Hari ini, seharusnya KPK memeriksa anggota Direktorat Sabhara Polda Sumut Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan, Widyaswara Madya Sekolah Staf Pimpinan (Sespim) Lemdikpol Polri yang juga mantan Kapolda Bangka Belitung Brigadir Jenderal Pol Budi Hartono Untung dan anggota Polres Bogor Brigadir Triyono.

"Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan dan Triyono tidak hadir tanpa keterangan, sedangkan pengacara Brigjen Pol Budi Hartono Untung datang memberitahukan bahwa saksi sedang sakit," tambah Priharsa.

Panggilan hari ini adalah panggilan kedua bagi tiga saksi tersebut, karena sebelumnya Budi Hartono dan Triyono pernah dipanggil pada 28 Januari lalu, tapi keduanya tidak memenuhi panggilan KPK dan tanpa keterangan.

Sedangkan Revindo juga pernah dipanggil pada 27 Januari tapi tidak memenuhi panggilan.

Sudah ada 13 orang saksi yang dipanggil KPK, namun hanya satu orang yang memenuhi panggilan yaitu Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Lemdikpol Polri Irjen (Purn) Syahtria Sitepu pada 19 dan 29 Januari 2015.

KPK pun sudah memanggil Budi Gunawan untuk diperiksa sebagai tersangka pada 30 Januari 2015, tapi ia tidak memenuhi panggilan karena beralasan masih mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Budi Gunawan diduga terlibat dalam transaksi-transaksi mencurigakan sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.

KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Antara)