Presiden Tidak Mempunyai Batas Waktu untuk Lantik Budi Gunawan

Suara.com - Presiden Joko Widodo tidak mempunyai batas waktu untuk memutuskan melantik Calon Kepala Kepolisian Indoensia Budi Gunawan. Budi menjadi Kapolri sudah disetujui DPR 14 Febuari 2015 lalu.

Anggota Komisi III dari Partai Hanura Syarifuddin Suding mengatakan saat ini 'bola panas' pelantikan Budi ada di tangan Presiden Joko Widodo. Proses politik di DPR sudah selesai.

"Lho sudah selesai. Dan presiden tidak dibatasi tenggat waktu. Waktu tidak terbatas dalam melantik Budi Gunawan," jelas Suding saat dihubungi suara.com, Senin (2/2/2015).

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan batas waktu pelantikan Kapolri 4 Febuari besok. Menurut dia ada konsekwensi ketika Jokowi tidak juga melantik Budi.

"Dewan hanya bisa memberikan catatn hukum untuk kasus-kasus yang ada. Ini kan ada persoalan (pelantikan Kapolri) karena UU Kepolisian menyebut harus dilantik dalam 20 hari. Karena surat persetujuan dikirim 15 Januari. Jadi batas akhir itu jatuh pada tanggal 4 Febuari. Jadi, apa keputusan hukum kira-kira kalau belum dilantik tanggal 4?" kata Fahri di Gedung DPR hari ini.

Hanya saja, Suding menganggap pemahaman yang salah. Dia mengacu pada UU Kepolisian RI pasal 11 yang menyebutkan batas waktu diberikan saat Presiden mengajukan nama calon Kapolri ke DPR. Jika DPR tidak merespon, maka calon Kapolri otomatis menjadi Kapolri.

Berikut isi pasal itu:

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.

(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari ter
hitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakila
n Rakyat.

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indones ia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.