Suara.com - Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat segera menyelesaikan masalah perbatasan sehingga tidak mengganggu perjalanan hubungan kedua negara.
"Berkaitan dengan masalah perbatasan akan kita selesaikan secepat-cepatnya karena kalau tidak akan mengganggu perjalanan hubungan Indonesia-Malaysia," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada wartawan di aula KBRI Kuala Lumpur, Jumat (6/2/2015).
Menurut Presiden Joko Widodo, masalah perbatasan termasuk masalah penting yang disepakati dengan Pemerintah Malaysia dalam kunjungan selama dua hari di Malaysia.
Kesepakatan lain, lanjut Presiden Joko Widodo menyangkut peningkatan kerja sama dalam bidang investasi dan perdagangan kedua negara.
"Kerja sama dalam bidang investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia akan lebih diperkuat," katanya.
Sementara itu mengenai perkembangan kondisi sosial politik dan keamanan dalam negeri, Presiden Joko Widodo mengatakan setiap jam dirinya mengikuti perkembangan kondisi dalam negeri.
"Setiap jam saya ikuti, setiap jam saya telpon," katanya.
Sementara mengenai masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, Presiden menyatakan pekan depan akan ada keputusan atas masalah itu.
"Minggu depan akan segera kita putuskan," katanya.
Dia menyebutkan hingga saat ini masih ada proses hukum dan proses politik dalam masalah tersebut.
Menurut dia, ada proses hukum baik yang di Polri maupun di KPK, itu harus kita hormati. Juga ada hasil rapat paripurna DPR yang memutuskan untuk memberhentikan Kapolri dan melantik Kapolri yang baru.
"Jadi rumitnya ada di situ. Tapi Insya Allah minggu depan sudah ada keputusan," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Sorak-sorai Pengusaha AS Kala Trump Tekuk Prabowo di Negosiasi Dagang
-
Juventus Lirik Kembali Si Anak Hilang, Emil Audero Masuk Radar Transfer
-
'Cukup Aku WNI', Saat Pesimisme Kolektif Jadi Bahasa Generasi
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Adian Napitupulu Murka Ketua BEM UGM Diteror: Ini Kemunduran Demokrasi!
-
Dari BoP sampai Perjanjian Dagang: Lawatan Prabowo ke AS Dianggap Tabrak Konstitusi, Ini Alasannya
-
Anggota Denintel Kodam XVII/Cendrawasih Gugur Diserang KKB di Nabire
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah