KPUD Sulsel Kekurangan Anggaran Gelar Pemilukada Serentak

Suara.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan kekurangan anggaran untuk menggelar pemilihan umum kepala daerah serentak 2015. Mereka meminta tambahan dana.

Ada 11 kabupaten Sulawesi Selatan yang akan memilih kepala daerahnya. KPUD setepat mengatakan dana yang kurang itu untuk pembiayaan kampanye. Maka itu mereka meminta ada dana yang bersumber dari APBN. Karena minimnya anggaran yang dialokasikan dari APBD.

"Kita sudah pernah berkoordinasi saat menggelar rakor di KPU Sulsel dan ternyata hampir seluruh kabupaten itu minim anggarannya, makanya kita berharap adanya anggaran tambahan dari APBN," ujar Komisioner Divisi Data dan Teknis KPU Luwu Utara, Supriyanto di Makassar, Minggu (1/3/2015).

Dia mengatakan, dasar dari sejumlah penyelenggara pemilu mengharapkan dana APBD itu karena dalam Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan beberapa waktu lalu oleh DPR-RI tercantum anggaran pemilihan yang berasal dari APBN dan APBD.

Supriyanto mengaku, pemerintah daerah dalam mendukung kinerja KPU telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD. Dana yang dialokasikan itu belum mencukupi semua kebutuhan.

"Dana yang ditanggung oleh APBD tidak terlalu banyak. Kalau empat item itu ditanggung KPU, maka anggaran pemilihan semakin berkurang sehingga menganggu anggaran lainnya," katanya.

Dia menjelaskan, ada empat jenis yang ditanggung oleh KPU. Di antaranya fasilitas debat kandidat, pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye dan iklan melalui media.

Sementara yang tidak ditanggung oleh KPU yakni kampanye calon peserta pemilu. Seperti kampanye tertutup dan terbuka. Dalam tahapan tersebut, penyelenggara pemilu sebagian menanggung kampanye bagi peserta pemilu.

"Empat jenis yang ditanggung penyelenggara pemilu itu sebaiknya dibebankan saja ke APBN karena akan semakin memberatkan kami," katanya.

Dia menambahkan, khusus untuk KPU Lutra, anggaran yang dimiliki saat ini sebanyak Rp8 miliar yang berasal dari APBD. Anggaran ini lebih kecil dari yang diusulkannya setahun lalu yakni Rp18 miliar.

Ia bahkan mengaku dengan minimnya anggaran ditambah dengan beban berat seperti keempat jenis itu, maka tidak akan mencukupi dana yang dimilikinya itu. Kecuali pada APBD Perubahan anggaran pemilihan ditambah.

Hal serupa juga diungkapkan Komisioner KPU Bulukumba Ambar Rusnita yang mengaku jika keempat jenis anggaran kampanye peserta pemilu, sebaiknya dibebabkan ke APBN saja. Sebab nilainya cukup besar jika dibebankan ke APBD.

Anggaran yang dimiliki KPU Bulukumba hingga saat ini masih kecil. Butuh tambahan pada APBD Perubahan. Dijelaskan, anggaran yang ada Rp15 miliar. Sedangkan KPU mengusulkan Rp19,8 miliar.

"Bayangkan saja, kalau anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sekitar Rp200 juta. Belum anggaran lain yang mesti dikeluarkan," ucapnya. (Antara)