Suara.com - Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar Lawrence Siburian menyatakan dari 34 pimpinan dewan perwakilan daerah tingkat provinsi, 15 di antaranya sudah menyatakan mendukung Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono.
"Separuhnya daerah tingkat satu mendukung. Kan, DPD tingkat I (provinsi) itu semua ke Ical (Aburizal Bakrie), tapi yang sudah ke kita 15 DPD tingkat I," kata Lawrence kepada suara.com, Kamis (19/3/2015).
Namun, dari 15 DPD tingkat provinsi yang menyatakan mendukung Agung, kata Lawrence, belum semuanya menyatakannya secara terbuka.
"DPD yang mendukung secara tertutup nanti akan menyampaikan secara terbuka setelah kepengurusan partai kita resmi disahkan pemerintah," katanya.
Tapi, untuk DPD Partai Golkar tingkat kota dan kabupaten (II), kata Lawrence, hampir semua provinsi sudah menyatakan mendukung Agung Laksono.
"Tapi kalau tingkat II sudah dukung, memang belum 100 persen, tapi hampir seluruh provinsi yang tingkat II-nya dukung," Lawrence menambahkan. "Sudah banyak sekali yang datang ke kita. Ada dari Palangkara, Jambi, Aceh, Sumut, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Aceh, Sulawesi, di antaranya."
Melihat perkembangan terakhir, Lawrence menyatakan optimistis semua daerah akan mendukung Agung.
"Karena kita yang sudah dinyatakan resmi sesuai UU Partai Politik. Jadi keputusan soal Partai Golkar itu bukan putusan pemerintah, tapi Mahkamah Partai yang dikutip oleh pemerintah," kata Lawrence.
Setelah diakui oleh pemerintah, Partai Golkar pimpinan Agung Laksono langsung melakukan kunjungan ke partai-partai pendukung pemerintah, seperti Partai Nasdem, PDI Perjuangan, PKB, dan PKPI.
Selanjutnya, kata dia, DPP juga akan turun ke daerah-daerah untuk sosialisasi tentang keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengakui kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX di Jakarta yang dipimpin Agung Laksono.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO