Suara.com - Koalisi Merah Putih (KMP) belakangan mendukung sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan, dukungan itu bukan karena Jokowi merapat ke KMP atau sebaliknya, namun karena keberadaan KMP yang bukan ingin menghambat roda pemerintahan Jokowi.
Menurut Fadli Zon, KMP akan memberi dukungan selama kebijakan Jokowi masih dalam koridor visi dan misi KMP untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Kan kita tidak pernah apriori. KMP berkomitmen, kalau baik kita dukung dan kita tidak hanya omong kosong, yang baik kita dukung. Oposisi kita ini yang loyal kepada kepentingan nasional," kata Fadli, di DPR, Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, KMP tidak secara utuh sebagai oposisi. Menurutnya, partai koalisi pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 itu memberikan ruang kepada Jokowi untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang.
"Kita tidak murni oposisi seperti di Amerika. Kita memberikan satu ruang untuk menjalankan pemerintahan yang baik," tegas Fadli.
Belakangan ini KMP kerap mendukung kebijakan Jokowi. Misalnya, terkait keputusan Jokowi tidak melantik calon Kapolri Budi Gunawan, keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) soal kisruh partai politik, baik PPP atau Golkar.
KMP malah menuding ada peran partai politik pendukung Jokowi yang memperkeruh situasi politik nasional.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram
-
Minta Pendampingan KPK, Gus Irfan Pastikan Ibadah Haji dan Umrah Bebas Rasuah
-
Misteri Keracunan 1.315 Siswa Terpecahkan: BGN Temukan Kadar Nitrit Hampir 4 Kali Lipat Batas Aman
-
Wali Kota Semarang Dorong Sekolah Rakyat Jadi Wadah Lahirkan Generasi Hebat
-
Izin Dibekukan, DPR Ingatkan TikTok untuk Kooperatif dan Transparan
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae di Praperadilan Nadiem, Gugat Bobroknya Sistem Penetapan Tersangka
-
Genjot Skrining Tuberkulosis, Ahmad Luthfi Luncurkan Program Speling Melesat dan TB Express
-
Menteri Haji Ingin Samakan Masa Tunggu Haji Jadi 26,4 Tahun di Seluruh Indonesia, Begini Rencananya