Suara.com - Pimpinan DPR akan membahas dua surat dari dua kelompok di Partai Golkar yang datang hari ini, Senin (23/3/2015).
Surat yang pertama datang dari kelompok Aburizal Bakrie berisi penegasan bahwa Ketua Fraksi Golkar di DPR masih ditempati Ade Komaruddin.
Sedangkan surat yang kedua datang dari kelompok Agung Laksono yang menyatakan sudah mengantongi keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kelompok Agung mengajukan perubahan susunan Fraksi Golkar.
"Satu dua hari surat ini akan dibahas dan akan dibawa ke paripurna terdekat," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan Fraksi Golkar saat ini berstatus quo. Kendati demikian, kata Fadli, hal itu tidak akan mengganggu kinerja fraksi sampai permasalahan selesai.
"Posisi sekarang ini kita tidak bisa berpihak pada salah satu kubu sampai masalahnya jelas. Kita tidak bisa berpihak, kita berpihak pada status quo sampai masalahnya jelas," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO