Suara.com - Golkar versi Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) menyerukan kepada anggota Fraksi Golkar di DPR untuk melawan jika ada upaya untuk merombak susunan fraksi oleh Golkar versi Munas Jakarta Pimpinan Agung Laksono.
"Fraksi nggak bisa direbut. Mana bisa. Lawan!" kata Ical di Ruang Fraksi Golkar lantai 12, DPR, Jakarta, Senin (23/3/2015).
Kata Ical, Indonesia merupakan negara hukum, karenanya perlu produk hukum untuk menuntaskan kisruh di Golkar.
Dia juga menilai tindakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona H Laoly tidak berdasarkan hukum dalam bertindak menengahi kisruh Golkar, melainkan dengan kekuasaannya.
"Maka kita tunggu saja yang legal nanti. Secara de jure kubu Agung dimenangkan Yasona, tapi de Facto kami lah yang punya kekuasaan. Dan tidak akan ada pergantian apa-apa di sini," paparnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hari ini. Gugatan itu sudah terdaftar dengan nomor 62/J/2015/PTUN-Jkt, tertanggal 23 Maret.
Gugatan yang diajukan ini lantaran Menkumham Yasona melakukan pengesahan Golkar kubu Agung.
Bambang menyebut, putusan Menkumham Yasona ini tidak berdasarkan fakta dan memanipulasi hasil Majelis Partai Golkar.
Selain itu, Bambang menambahkan, kubunya juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hari Rabu pekan ini, sambungnya, akan dijadwalkan sidang perdananya.
"Laoly ini membangunkan macan tidur. Karenanya, dari lantai 12 ini kita mengibarkan bendera perang. Padahal, kita sudah bantu pemerintah dari APBN-P, kita bantu soal calon Kapolri tapi pemerintah menusuk kita dari belakang, sekarang kita tusuk-tusukan," tegas Bambang.
Selain itu, Bambang juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi anggota Fraksi yang bolak-balik memberikan dukungan. Di mana, kubu yang sebelumnya kubu Ical, kini mendukung kubu Agung.
Tag
Berita Terkait
-
Usulan Pilkada Lewat DPRD Kandas? Golkar Respons Putusan MK
-
Sandi Politik di Bumi Ruwa Jurai: Mengapa Jokowi Akhirnya Berseragam PSI?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Buntut Intimidasi Dokter di IGD, Sekjen Golkar Pastikan Sanksi Tegas bagi Kader yang Buat Onar
-
Jokowi Safari Politik, Golkar: Beliau Bukan Presiden Lagi, Kami Tegak Lurus ke Pak Prabowo!
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021