Suara.com - Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat dengan PDI Perjuangan soal penunjukkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti.
Menurut Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, sikap Golkar juga mempertanyakan soal surat penunjukan Badrodin itu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diajukan ke DPR.
"Kami nggak ada masalah soal Badrodin Haiti. Kita akan dukung BH tapi kita minta dikembalikan dulu untuk dikoreksi karena Budi Gunawan di surat yang diajukan Presiden, statusnya masih tersangka padahal orang bebas dan ada keputusan praperadlan," kata Bambang dalam konfrensi pers di Ruang Fraksi Golkar, DPR, Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Di tempat yang sama, Anggota Fraksi Gerindra Edhy Prabowo mengatakan punya pandangan yang sama.
Gerindra meminta supaya ada alasan yang kuat untuk pergantian calon Kapolri dari Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti.
"Kita nggak mempermasalahkan personelnya. Kalau pun harus mencabut, itu harus ada alasan yang kuat," tekannya.
Anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy juga punya pandangan yang sama. Menurutnya, urusan surat menyurat adalah masalah admintrasi negara dan itu yang harus dirapihkan.
Selain itu, karena Budi Gunawan disetujui DPR menjadi Kapolri lewat paripurna, maka pencabutan persetujuannya juga harus lewat paripurna supaya bisa diajukan nama baru.
"Ini harus dirapihkan," kata Aboe Bakar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka