Suara.com - Fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) akan menggelar rapat untuk mendengarkan penjelasan dari tim hukum Golkar Munas Bali dan PPP Muktamar Jakarta.
Hal itu ditujukan untuk mengetahui legal standing Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona H Laoly dalam menangani perkara kisruh internal partai.
"Setelah besok kita mendengarkan penjelasan tim hukum Golkar Prof Yusril Ihza Mahendra dan PPP yaitu Humprey Djemat, kami memutuskan untuk melanjutkan hak angket MenkumHAM Yasonna dalam satu-dua hari akan diserahkan ke pimpinan DPR," kata Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin di ruang Fraksi Golkar, DPR, Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Setelah mendengar tim hukum ini, Ade memaparkan bukan tidak mungkin hak angket akan digulirkan jika Menteri Yasonna melakukan kesalahan.
Seperti diberitakan, Yasonna dituding telah mengintevensi kisruh internal partai Golkar dan PPP dengan mengesahkan salah satu kubu kepengurusan partai.
Selain menyebut soal tim hukum, Ade juga menegaskan saat ini ada 60 orang anggota Fraksi Golkar yang mendukung sikap tersebut.
Selain itu, dia menambahkan ini dilakukan sebagai kesepakatan bersama-sama untuk terus melakukan komunikasi KMP.
"Kami sepakat bersama-sama untuk terus melakukan komunikasi setiap saat dalam rangka jalankan agenda tadi termasuk soal agenda pilkada di masa datang. Lebih khusus lagi apa yang dihadapi PPP dan Golkar jadi perhatian kami," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan