Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan Fraksi PAN belum memutuskan sikap resmi terkait penggunaan hak angket DPR kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
"Kalau ada (anggota) yang tanda tangan, itu kan baru usulan hak anggota. Ada sikap resmi fraksi pada saatnya, awal ini belum putusan resmi," kata Zulkifli di DPR, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Ketua MPR menambahkan pada prinsipnya Fraksi PAN memilih sikap untuk tidak membuat gaduh suasana politik sekarang ini. Sebab, kata Zulkifli, partainya berkomitmen untuk memberikan solusi yang terbaik untuk Nusantara.
"Saya berulang kali sampaikan untuk tidak ikut kegaduhan itu. Cari jalan keluar agar program pembangunan untuk bangsa dan negara," katanya.
Hak angket atau hak menyelidiki keputusan Menteri Yasona Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono resmi diserahkan kepada pimpinan DPR, Rabu (25/3/2015) malam. Dokumen angket diberikan oleh John Kennedy Azis (Frksi Golkar), Ahmad Riza Patria (Fraksi Gerindra), dan Abdul Hakim (Fraksi PKS).
Dalam penyerahan hak angket kemarin, dua anggota Fraksi PAN ikut tanda tangan. Zulkifli mengatakan itu tidak masalah dan dia belum memikirkan sanksi terhadap dua anggotanya.
"Belum tahu," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
-
6 HP Tahan Air Paling Murah Desember 2025: Cocok untuk Pekerja Lapangan dan Petualang
Terkini
-
Menhut Raja Juli Rahasiakan 12 Perusahaan 'Biang Kerok' Banjir Sumatra, Alasannya?
-
ICW Soroti Pemulihan Korupsi yang Seret: Rp 330 Triliun Bocor, Hanya 4,84 Persen yang Kembali
-
Boni Hargens Kritik Keras Komite Reformasi Polri, Terjebak dalam Paralisis Analisis
-
Heboh 250 Warga Satu Desa Tewas Saat Banjir Aceh, Bupati Armia: Itu Informasi Sesat!
-
SLHS Belum Beres, BGN Ancam Suspend Dapur MBG di Banyumas
-
DPR Sentil Pejabat Panggul Beras Bantuan: Gak Perlu Pencitraan, Serahkan Langsung!
-
Investigasi Banjir Sumatra: Bahlil Fokus Telusuri Tambang di Aceh dan Sumut
-
Catatan AJI: Masih Banyak Jurnalis Digaji Pas-pasan, Tanpa Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
-
Geram Titiek Soeharto Truk Angkut Kayu Saat Bencana: Tindak Tegas, Bintang Berapa pun Belakangnya
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara