Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto menyangsikan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku terkecoh soal kenaikan anggaran uang muka mobil pejabat negara.
Seperti diketahui, Presiden, dalam pernyataannya beberapa waktu lalu mengaku tak mengetahui adanya klausul kenaikan tunjuangan uang muka mobil pejabat, di dalam Perpres yang ditandatanganinya.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa kebijakan menaikkan uang tunjangan kendaraan dinas pejabat merupakan usul pihak DPR.
Menyikapi hal tersebut, Setya mengatakan bahwa Jokowi sebagai Kepala Negara, tidak mungkin tak tahu soal klausul kenaikan anggaran uang muka mobil pejabat.
Kata Setya, Pemerintah, sudah pasti mengkaji sebelum Presiden menandatangani. Apalagi, kebijakan Jokowi itu sudah melalui proses panjang, mulai dari pengawasan DPR.
"Saya rasa tidak (Jokowi tidak tahu klausul kenaikan tunjangan mobil pejabat). Apresiasi Presiden tentu melalui evaluasi yang baik," kata Setya sebelum rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).
"Mulai proses antara pimpinan DPR, anggota dewan secara keseluruhan juga ikut dalam rapat dengan pemerintah. Berdasarkan proses panjang itu kami ajukan kepada pemerintah," ujarnya.
Lebih jauh Setya mengatakan, sejatinya, kenaikan tunjangan kendaraan dinas pejabat bertujuan untuk meningkatkan kinerja pejabat negara.
"Kinerja itu perlu ditingkatkan. Maka diperlukanlah tunjangan-tunjangan ini. Difasilitas, masih dikurangi pajak 15 persen," kata politisi Golkar itu.
"Jadi begitulah, dibandingkan eselon I mobil dinasnya Rp702 juta," jelasnya.
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing