Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan memiliki hak prerogatif untuk menambah atau mengurangi struktur kepengurusan di DPP PDI Perjuangan.
Hal itu dikatakan Panitia Pengarah Kongres IV PDI Perjuangan Andreas Hugo Pariera di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2015), menjawab pertanyaan pers soal jabatan wakil ketua umum.
Andreas Pareira menegaskan, tidak akan ada jabatan wakil ketua umum dalam AD/ART partai maupun draf revisi AD/ART partai yang akan dibahas dan disahkan pada Kongres IV PDI Perjuangan.
Namun dalam AD/ART partai, kata dia, juga mengatur soal kewenangan ketua umum yakni memiliki hak prerogatif untuk menambah atau mengurangi struktur kepengurusan di DPP PDI Perjuangan.
"Meskipun tidak ada dalam AD/ART partai, tapi jika diusulkan peserta dalam forum kongres atau sebaliknya diusulkan ketua umum, bisa saja terjadi. Dinamika politik itu dinamis," katanya.
Panitia Pengarah Kongres DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menambahkan, bahwa Kongres IV PDI Perjuangan di Bali, 9-12 April 2015, akan mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020.
Menurut Basarah, pengukuhan Megawati Soekarnoputri untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan selama lima tahun ke depan merupakan wujud dari proses demokrasi musyawarah mufakat dan demokrasi terpimpin.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini menjelaskan keputusan mengusung kembali Megawati untuk melanjutkan kepimpinannya sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, telah diputuskan pada rapat kerja nasional (Rakernas) di Semarang pada September 2014.
"Usulan tersebut pertama kali dilontarkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya yang kemudian direspon positif oleh peserta Rakernas," katanya.
Usulan tersebut, kata dia, kemudian menjadi salah satu keputusan Rakernas yang selanjutnya terus disosialisasikan pada konsolidasi kader dan organisasi di setiap tingkatan, mulai dari pengurus anak cabang (PAC), pengurus cabang (DPC), hingga pengurus daerah (DPD).
Keputusan mengusung kembali Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020, kata dia, sudah menjadi keputusan di semua tingkatan, sehingga konsolidasi kader dan organisasi sudah selesai.
Kongres IV PDI Perjuangan akan diikuti sekitar 2.000 orang, terdiri dari 1.644 peserta dan selebihnya adalah peninjau. (Antara)
Berita Terkait
-
Curhat Bikin Nasgor Spesial buat Prabowo, Megawati Ungkap Pentingnya Perempuan jadi Penyeimbang
-
Kejagung Sita Aset Eks Bos Sritex Iwan Setiawan Rp510 M, Termasuk 94 Bidang Tanah Milik Megawati
-
Kena Getahnya, Megawati Masih Jadi Saksi Usai Asetnya Disita Kejagung di Kasus TPPU Bos Sritex
-
Lampu Hijau untuk Skuad Baru Megawati: Kemenkum Sahkan DPP PDIP yang Baru
-
Analis Bongkar Alasan Prabowo Copot Budi Gunawan: Imbas 'Agustus Kelam', Loyalitas Ganda Disorot
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO