Mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana saat menghadiri sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (6/4). [suara.com/Oke Atmaja]
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggugurkan gugatan praperadilan Sutan Bhatoegana. Hal itu disebut telah disampaikan oleh Hakim Tunggal Asiadi Sembiring, dalam sidang putusan praperadilan, Senin (13/4/2015).
Terkait putusan itu, salah satu kuasa hukum Sutan, Eggi Sudjana, saat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, menyatakan protes.
"Kami melihat hakim tidak konsisten berpikirnya. Kami akan ajukan PK (peninjauan kembali), karena kekhilafan hakim yang tidak berani menegakkan hukum," ujar Eggi, Senin (13/4).
Lebih jauh, menurut Eggi, pihaknya akan segera melapor ke Mahkamah Agung (MA) demi mencari keadilan atas digugurkannya gugatan praperadilan tersebut. Pihaknya juga disebut akan melapor ke Komisi Yudisial (KY), terutama terkait hakim yang dinilai tidak profesional.
"Kami akan ke Mahkamah Agung mencari keadilan, karena hakim khilaf. Dan kami juga ke KY (Komisi Yudisial) karena hakim tidak profesional. Padahal kualifikasi digugurkan tidak ada, karena berkait dengan yurisdiksi UU pasal 82 KUHAP," tandasnya.
Terkait putusan itu, salah satu kuasa hukum Sutan, Eggi Sudjana, saat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, menyatakan protes.
"Kami melihat hakim tidak konsisten berpikirnya. Kami akan ajukan PK (peninjauan kembali), karena kekhilafan hakim yang tidak berani menegakkan hukum," ujar Eggi, Senin (13/4).
Lebih jauh, menurut Eggi, pihaknya akan segera melapor ke Mahkamah Agung (MA) demi mencari keadilan atas digugurkannya gugatan praperadilan tersebut. Pihaknya juga disebut akan melapor ke Komisi Yudisial (KY), terutama terkait hakim yang dinilai tidak profesional.
"Kami akan ke Mahkamah Agung mencari keadilan, karena hakim khilaf. Dan kami juga ke KY (Komisi Yudisial) karena hakim tidak profesional. Padahal kualifikasi digugurkan tidak ada, karena berkait dengan yurisdiksi UU pasal 82 KUHAP," tandasnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu