Pengurus dan kader DPD Partai Golkar Provinsi Papua saat mendeklarasi mendukung Agung Laksono, (16/4). (Suara.com/Lidya Salmah)
Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Paskalis Kossay menegaskan, berakhirnya rapat konsolidasi dengan agenda pembacaan deklarasi mendukung Partai Golkar Agung Laksono yang berlangsung di Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Jayapura, Kamis (16/4/2015) menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan DPD Golkar di Provinsi Papua.
"Melalui rapat konsolidasi DPD Partai Golkar Papua membuat pernyataan terkait dualisme kepemimpinan DPP Partai Golkar dari ujung timur Indonesia , kami semua bersepakat mendukung Bung Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang sah," kata Paskalis.
Menurutnya, Partai Golkar di Papua sudah mulai menggerakkan roda partai untuk melakukan agenda-agenda yang mendesak konsolidasi organisasi. Diantaranya adalah penjaringan balon kepala daerah/wakil kepada daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2015. Diakuinya, setelah ini para Ketua DPD II akan kembali ke daerah masing-masing dan melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah.
"Kemudian daerah lain yang belum melakukan Pilkada akan mempersiapkan pelaksanaan Musda. Kami juga sudah membentuk Koordinator daerah (korda) untuk melakukan asistensi terhadap DPD II untuk mendorong kedua agenda yang harus selesai dilaksanakan pada Agustus 2015 di tingkat daerah dan di tingkat provinsi Musda pada September 2015 dan selambat-lambatnya oktober 2016 sudah harus tingkat nasional," katanya
Terkait laporan pengurus DPD Tingkat I Papua kubu Aburizal Bakrie, Klemen Tinal, kepada Polisi, Paskalis mengatakan bahwa polisi tidak berhak untuk mencampuri urusan internal partai, apalagi rapat yang dilakukan adalah di dalam kantor.
"Kecuali kita melakukan rapat secara terbuka dan melibatkan banyak massa kita harus meminta ijin dari Polisi. Intinya kasus masalah di Polda sudah diselesaikan," terangnya.
Lebih jelas Paskalis bersama pengurus Golkar yang ada ini tidak pernah melakukan intrik atau teror kepada kader Golkar lainnya.
"Masalah teror itu biasa dalam partai politik, karena itu hanya dilakukan orang yang tidak senang. Secara nasional kegiatan Rapat koordinasi dilakukan DPP Partai Golkar di seluruh Indonesia , jadi yang kita lakukan ini bukan hanya di Papua tetapi seluruh DPD di Indonesia," pungkasnya. (Lidya Salmah)
"Melalui rapat konsolidasi DPD Partai Golkar Papua membuat pernyataan terkait dualisme kepemimpinan DPP Partai Golkar dari ujung timur Indonesia , kami semua bersepakat mendukung Bung Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang sah," kata Paskalis.
Menurutnya, Partai Golkar di Papua sudah mulai menggerakkan roda partai untuk melakukan agenda-agenda yang mendesak konsolidasi organisasi. Diantaranya adalah penjaringan balon kepala daerah/wakil kepada daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2015. Diakuinya, setelah ini para Ketua DPD II akan kembali ke daerah masing-masing dan melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah.
"Kemudian daerah lain yang belum melakukan Pilkada akan mempersiapkan pelaksanaan Musda. Kami juga sudah membentuk Koordinator daerah (korda) untuk melakukan asistensi terhadap DPD II untuk mendorong kedua agenda yang harus selesai dilaksanakan pada Agustus 2015 di tingkat daerah dan di tingkat provinsi Musda pada September 2015 dan selambat-lambatnya oktober 2016 sudah harus tingkat nasional," katanya
Terkait laporan pengurus DPD Tingkat I Papua kubu Aburizal Bakrie, Klemen Tinal, kepada Polisi, Paskalis mengatakan bahwa polisi tidak berhak untuk mencampuri urusan internal partai, apalagi rapat yang dilakukan adalah di dalam kantor.
"Kecuali kita melakukan rapat secara terbuka dan melibatkan banyak massa kita harus meminta ijin dari Polisi. Intinya kasus masalah di Polda sudah diselesaikan," terangnya.
Lebih jelas Paskalis bersama pengurus Golkar yang ada ini tidak pernah melakukan intrik atau teror kepada kader Golkar lainnya.
"Masalah teror itu biasa dalam partai politik, karena itu hanya dilakukan orang yang tidak senang. Secara nasional kegiatan Rapat koordinasi dilakukan DPP Partai Golkar di seluruh Indonesia , jadi yang kita lakukan ini bukan hanya di Papua tetapi seluruh DPD di Indonesia," pungkasnya. (Lidya Salmah)
Komentar
Berita Terkait
-
Bela Rudy Masud, Waketum Golkar: Beliau Pemimpin Low Profile dan Tidak Anti Dialog
-
Pusaran Korupsi Fadia Arafiq Seret Suami yang Anggota DPR dan Anak, Begini Respons Golkar
-
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Begini Respons Resmi Golkar
-
Golkar Dukung Langkah Sufmi Dasco Tunda Impor 105 Ribu Mobil Niaga India
-
Golkar Target Menang Pemilu 2029, Kaderisasi Jadi Kunci Transformasi
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?