Pengurus dan kader DPD Partai Golkar Provinsi Papua saat mendeklarasi mendukung Agung Laksono, (16/4). (Suara.com/Lidya Salmah)
Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Paskalis Kossay menegaskan, berakhirnya rapat konsolidasi dengan agenda pembacaan deklarasi mendukung Partai Golkar Agung Laksono yang berlangsung di Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Jayapura, Kamis (16/4/2015) menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan DPD Golkar di Provinsi Papua.
"Melalui rapat konsolidasi DPD Partai Golkar Papua membuat pernyataan terkait dualisme kepemimpinan DPP Partai Golkar dari ujung timur Indonesia , kami semua bersepakat mendukung Bung Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang sah," kata Paskalis.
Menurutnya, Partai Golkar di Papua sudah mulai menggerakkan roda partai untuk melakukan agenda-agenda yang mendesak konsolidasi organisasi. Diantaranya adalah penjaringan balon kepala daerah/wakil kepada daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2015. Diakuinya, setelah ini para Ketua DPD II akan kembali ke daerah masing-masing dan melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah.
"Kemudian daerah lain yang belum melakukan Pilkada akan mempersiapkan pelaksanaan Musda. Kami juga sudah membentuk Koordinator daerah (korda) untuk melakukan asistensi terhadap DPD II untuk mendorong kedua agenda yang harus selesai dilaksanakan pada Agustus 2015 di tingkat daerah dan di tingkat provinsi Musda pada September 2015 dan selambat-lambatnya oktober 2016 sudah harus tingkat nasional," katanya
Terkait laporan pengurus DPD Tingkat I Papua kubu Aburizal Bakrie, Klemen Tinal, kepada Polisi, Paskalis mengatakan bahwa polisi tidak berhak untuk mencampuri urusan internal partai, apalagi rapat yang dilakukan adalah di dalam kantor.
"Kecuali kita melakukan rapat secara terbuka dan melibatkan banyak massa kita harus meminta ijin dari Polisi. Intinya kasus masalah di Polda sudah diselesaikan," terangnya.
Lebih jelas Paskalis bersama pengurus Golkar yang ada ini tidak pernah melakukan intrik atau teror kepada kader Golkar lainnya.
"Masalah teror itu biasa dalam partai politik, karena itu hanya dilakukan orang yang tidak senang. Secara nasional kegiatan Rapat koordinasi dilakukan DPP Partai Golkar di seluruh Indonesia , jadi yang kita lakukan ini bukan hanya di Papua tetapi seluruh DPD di Indonesia," pungkasnya. (Lidya Salmah)
"Melalui rapat konsolidasi DPD Partai Golkar Papua membuat pernyataan terkait dualisme kepemimpinan DPP Partai Golkar dari ujung timur Indonesia , kami semua bersepakat mendukung Bung Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang sah," kata Paskalis.
Menurutnya, Partai Golkar di Papua sudah mulai menggerakkan roda partai untuk melakukan agenda-agenda yang mendesak konsolidasi organisasi. Diantaranya adalah penjaringan balon kepala daerah/wakil kepada daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2015. Diakuinya, setelah ini para Ketua DPD II akan kembali ke daerah masing-masing dan melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah.
"Kemudian daerah lain yang belum melakukan Pilkada akan mempersiapkan pelaksanaan Musda. Kami juga sudah membentuk Koordinator daerah (korda) untuk melakukan asistensi terhadap DPD II untuk mendorong kedua agenda yang harus selesai dilaksanakan pada Agustus 2015 di tingkat daerah dan di tingkat provinsi Musda pada September 2015 dan selambat-lambatnya oktober 2016 sudah harus tingkat nasional," katanya
Terkait laporan pengurus DPD Tingkat I Papua kubu Aburizal Bakrie, Klemen Tinal, kepada Polisi, Paskalis mengatakan bahwa polisi tidak berhak untuk mencampuri urusan internal partai, apalagi rapat yang dilakukan adalah di dalam kantor.
"Kecuali kita melakukan rapat secara terbuka dan melibatkan banyak massa kita harus meminta ijin dari Polisi. Intinya kasus masalah di Polda sudah diselesaikan," terangnya.
Lebih jelas Paskalis bersama pengurus Golkar yang ada ini tidak pernah melakukan intrik atau teror kepada kader Golkar lainnya.
"Masalah teror itu biasa dalam partai politik, karena itu hanya dilakukan orang yang tidak senang. Secara nasional kegiatan Rapat koordinasi dilakukan DPP Partai Golkar di seluruh Indonesia , jadi yang kita lakukan ini bukan hanya di Papua tetapi seluruh DPD di Indonesia," pungkasnya. (Lidya Salmah)
Komentar
Berita Terkait
-
Bela Rudy Masud, Waketum Golkar: Beliau Pemimpin Low Profile dan Tidak Anti Dialog
-
Pusaran Korupsi Fadia Arafiq Seret Suami yang Anggota DPR dan Anak, Begini Respons Golkar
-
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Begini Respons Resmi Golkar
-
Golkar Dukung Langkah Sufmi Dasco Tunda Impor 105 Ribu Mobil Niaga India
-
Golkar Target Menang Pemilu 2029, Kaderisasi Jadi Kunci Transformasi
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara