Pengurus dan kader DPD Partai Golkar Provinsi Papua saat mendeklarasi mendukung Agung Laksono, (16/4). (Suara.com/Lidya Salmah)
Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Paskalis Kossay menegaskan, berakhirnya rapat konsolidasi dengan agenda pembacaan deklarasi mendukung Partai Golkar Agung Laksono yang berlangsung di Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Jayapura, Kamis (16/4/2015) menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan DPD Golkar di Provinsi Papua.
"Melalui rapat konsolidasi DPD Partai Golkar Papua membuat pernyataan terkait dualisme kepemimpinan DPP Partai Golkar dari ujung timur Indonesia , kami semua bersepakat mendukung Bung Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang sah," kata Paskalis.
Menurutnya, Partai Golkar di Papua sudah mulai menggerakkan roda partai untuk melakukan agenda-agenda yang mendesak konsolidasi organisasi. Diantaranya adalah penjaringan balon kepala daerah/wakil kepada daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2015. Diakuinya, setelah ini para Ketua DPD II akan kembali ke daerah masing-masing dan melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah.
"Kemudian daerah lain yang belum melakukan Pilkada akan mempersiapkan pelaksanaan Musda. Kami juga sudah membentuk Koordinator daerah (korda) untuk melakukan asistensi terhadap DPD II untuk mendorong kedua agenda yang harus selesai dilaksanakan pada Agustus 2015 di tingkat daerah dan di tingkat provinsi Musda pada September 2015 dan selambat-lambatnya oktober 2016 sudah harus tingkat nasional," katanya
Terkait laporan pengurus DPD Tingkat I Papua kubu Aburizal Bakrie, Klemen Tinal, kepada Polisi, Paskalis mengatakan bahwa polisi tidak berhak untuk mencampuri urusan internal partai, apalagi rapat yang dilakukan adalah di dalam kantor.
"Kecuali kita melakukan rapat secara terbuka dan melibatkan banyak massa kita harus meminta ijin dari Polisi. Intinya kasus masalah di Polda sudah diselesaikan," terangnya.
Lebih jelas Paskalis bersama pengurus Golkar yang ada ini tidak pernah melakukan intrik atau teror kepada kader Golkar lainnya.
"Masalah teror itu biasa dalam partai politik, karena itu hanya dilakukan orang yang tidak senang. Secara nasional kegiatan Rapat koordinasi dilakukan DPP Partai Golkar di seluruh Indonesia , jadi yang kita lakukan ini bukan hanya di Papua tetapi seluruh DPD di Indonesia," pungkasnya. (Lidya Salmah)
"Melalui rapat konsolidasi DPD Partai Golkar Papua membuat pernyataan terkait dualisme kepemimpinan DPP Partai Golkar dari ujung timur Indonesia , kami semua bersepakat mendukung Bung Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang sah," kata Paskalis.
Menurutnya, Partai Golkar di Papua sudah mulai menggerakkan roda partai untuk melakukan agenda-agenda yang mendesak konsolidasi organisasi. Diantaranya adalah penjaringan balon kepala daerah/wakil kepada daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2015. Diakuinya, setelah ini para Ketua DPD II akan kembali ke daerah masing-masing dan melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah.
"Kemudian daerah lain yang belum melakukan Pilkada akan mempersiapkan pelaksanaan Musda. Kami juga sudah membentuk Koordinator daerah (korda) untuk melakukan asistensi terhadap DPD II untuk mendorong kedua agenda yang harus selesai dilaksanakan pada Agustus 2015 di tingkat daerah dan di tingkat provinsi Musda pada September 2015 dan selambat-lambatnya oktober 2016 sudah harus tingkat nasional," katanya
Terkait laporan pengurus DPD Tingkat I Papua kubu Aburizal Bakrie, Klemen Tinal, kepada Polisi, Paskalis mengatakan bahwa polisi tidak berhak untuk mencampuri urusan internal partai, apalagi rapat yang dilakukan adalah di dalam kantor.
"Kecuali kita melakukan rapat secara terbuka dan melibatkan banyak massa kita harus meminta ijin dari Polisi. Intinya kasus masalah di Polda sudah diselesaikan," terangnya.
Lebih jelas Paskalis bersama pengurus Golkar yang ada ini tidak pernah melakukan intrik atau teror kepada kader Golkar lainnya.
"Masalah teror itu biasa dalam partai politik, karena itu hanya dilakukan orang yang tidak senang. Secara nasional kegiatan Rapat koordinasi dilakukan DPP Partai Golkar di seluruh Indonesia , jadi yang kita lakukan ini bukan hanya di Papua tetapi seluruh DPD di Indonesia," pungkasnya. (Lidya Salmah)
Komentar
Berita Terkait
-
Sari Yuliati Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
-
Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba
-
Rapimnas I Partai Golkar, Kader Solid di Bawah Kepemimpinan Bahlil Lahadalia
-
Akhir Pekan Ini Golkar Bakal Gelar Rapimnas, Bahas Apa?
-
Golkar: Legislator Harus Punya Kapasitas Memadai Lindungi Rakyatnya dari Bencana
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!